INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.
Hal itu diutarakannya dalam menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah yang tidak terlalu bergantung pada transfer pusat adalah langkah strategis untuk memperkuat otonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar pria yang akrab disapa Kang Aher dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan fondasi penting agar daerah dapat bergerak lebih agresif dan responsif dalam pembangunan. Optimalisasi PAD, lanjutnya, harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Lebih jauh, Kang Aher juga menilai positif imbauan Kemendagri agar kepala daerah berani melakukan inovasi, termasuk melalui penyederhanaan perizinan dan membangun komunikasi terbuka dengan dunia usaha.
“Iklim usaha yang kondusif hanya bisa terwujud jika perizinan disederhanakan dan dialog antara pemerintah daerah dan pelaku usaha berjalan konstruktif. Ini akan menjadi magnet investasi yang menggerakkan ekonomi daerah,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menambahkan, fiskal daerah yang sehat serta belanja yang efisien akan memberi ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Dengan fiskal yang kuat, daerah tidak hanya lebih mandiri, tetapi juga lebih fleksibel dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Kang Aher.
Sebelumnya, Tito mendorong para kepala daerah untuk lebih kreatif dan berani berinovasi dalam menggali potensi lokal tanpa terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Tito menyarankan penyederhanaan perizinan dan dialog intensif dengan pelaku usaha sebagai strategi menarik investasi guna menggerakkan ekonomi. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Badung, Timika, dan Bojonegoro disebut sebagai contoh sukses dalam mengelola sumber daya dan pajak sektor pariwisata.
“Dengan fiskal yang kuat dan belanja yang efisien, daerah akan lebih fleksibel dalam mengeksekusi program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Tito dalam sebuah diskusi di Jakarta, belum lama ini. (dil)
