INDOPOSCO.ID – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai Afrika Selatan sebagai rujukan penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran strategisnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penilaian tersebut mengemuka dalam pertemuan BKSAP DPR RI dengan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, Motloung Boiki, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan Afrika Selatan memiliki rekam jejak kuat dalam memperjuangkan HAM melalui mekanisme hukum internasional dan forum multilateral. Konsistensi dan keberanian moral tersebut dinilai relevan bagi Indonesia di tengah meningkatnya konflik serta ketegangan global.
“Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia tidak hanya memegang posisi struktural, tetapi juga tanggung jawab moral. Afrika Selatan memberi pelajaran bahwa keberanian dan konsistensi sangat penting untuk menjaga marwah hukum internasional,” ujar Syahrul.
Ia menambahkan, sejarah panjang perjuangan Afrika Selatan, khususnya melalui sosok Nelson Mandela, telah membentuk komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang terus hidup hingga kini. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan.
Menurut Syahrul, di tengah melemahnya penghormatan terhadap lembaga internasional, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB harus diarahkan untuk memperkuat multilateralisme dan menjaga tatanan global yang adil dan beradab.
“Jika hukum internasional diabaikan, dunia akan menghadapi ketidakpastian dan kekacauan. Indonesia harus mampu menjadi suara moral bersama negara-negara yang memiliki pengalaman historis dalam memperjuangkan keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, BKSAP DPR RI mendorong penguatan diplomasi parlemen serta dialog antarnegara berkembang sebagai bagian dari upaya membangun respons kolektif terhadap isu-isu kemanusiaan global.
“Pengalaman Afrika Selatan menunjukkan bahwa perjuangan HAM harus terus disuarakan secara konsisten, berlandaskan moral dan hukum internasional. Ini menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam memimpin Dewan HAM PBB,” tandas Syahrul.
Selain menyoroti permasalahan HAM, dalam pertemuan ini pun membahas peluang kerja sama antara kedua negara, salah satunya adalah sektor kepariwisataan.
“Bahwasannya Afrika Selatan ingin kerjasama di kita dalam banyak hal dan diantaranya tentang pariwisata dan ingin penambahan dukungan dari BKSAP untuk kerjasama yang sudah dibangun melalui setingkat Menteri misalnya, agar tadi kita sampaikan poin-poin apa yang kemudian perlu kita dorong lagi ke Menterian untuk merealisasikan MoU-MoU yang sudah terbangun antara Indonesia dan Afrika Selatan,” jelas Syahrul Aidi.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga turut menjelaskan keuntungan potensial yang akan diperoleh dari hasil kerja sama antar negara, seperti sektor kesehatan dan ekonomi serta kembali menekankan pentingnya permintaan dari pemerintah Afrika Selatan.
“Kita mencermati secara spesifik kan mereka intinya butuh dukungan parlemen, perlu peningkatan hubungan baik itu antar parlemen, kita sudah sampaikan bahwasannya kita punya GKSB, Grup Kerjasama Bilateral untuk Indonesia ke Afrika Selatan dan hubungan dagang,” pungkasnya. (dil)
