INDOPOSCO.ID – Di tengah riuh demokrasi elektoral, harapan rakyat Indonesia terhadap hadirnya pemimpin ideal terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Namun, menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, harapan tersebut kerap kandas ketika berhadapan dengan realitas sistem politik yang ada.
Hal itu disampaikan Feri dalam diskusi Survei KedaiKOPI bertajuk “Mencari Sosok Pemimpin Ideal Indonesia: Apa Kata Rakyat?” yang digelar di Jakarta, Minggu (11/1/2026).
“Hasil survei kualitatif yang dilakukan KedaiKOPI menunjukkan pola yang konsisten dari masa ke masa. Publik selalu menginginkan sosok pemimpin yang merakyat, sederhana, religius, tegas, tahu kapan harus bekerja, dan dekat dengan penderitaan rakyat,” ujar Feri.
Gambaran ini, kata dia, identik dengan konsep “ratu adil” yang hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat Indonesia.
Namun, Feri menegaskan bahwa temuan tersebut lebih mencerminkan harapan publik, bukan fakta politik.
“Menurut saya, ada jurang yang lebar antara apa yang diinginkan rakyat dan apa yang benar-benar dihasilkan oleh sistem demokrasi elektoral. Salah satu contohnya adalah soal usia pemimpin,” jelas Feri.
“Dalam survei, publik menginginkan pemimpin berusia di atas 40 tahun, tetapi dalam praktik, aturan tersebut bahkan bisa dilompati demi kepentingan politik,” sambungnya.
Bagi Feri, kondisi ini menandakan adanya masalah mendasar dalam sistem politik Indonesia. Sistem yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat justru sering melahirkan pemimpin yang jauh dari kriteria ideal versi publik.
“Kriteria pemimpin yang baik, menurut saya yaitu kerap hanya dijadikan komoditas kampanye untuk meraih suara, bukan komitmen nyata setelah kekuasaan diraih,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perubahan gaya hidup sebagian pemimpin setelah terpilih, yang bertolak belakang dengan citra kesederhanaan saat kampanye.
“Fenomena ini semakin menguatkan anggapan bahwa sistem politik lebih sibuk memproduksi citra daripada menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ungkap mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.
Di akhir pemaparannya, Feri menegaskan bahwa hasil survei KedaiKOPI hanyalah pengingat bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berhenti berharap pada hadirnya pemimpin yang adil dan tegas.
“Namun selama sistem politik terus mereproduksi janji tanpa realisasi, sosok “ratu adil” itu akan tetap menjadi cerita lama yang berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya,” tambahnya.
Diskusi tersebut juga turut dihadiri oleh founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro, dan pakar ekonomi Talitha Chairunissa, yang turut memperkaya analisis dari perspektif hukum, politik, dan ekonomi. (her)
