INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang fokus utamanya mengeruk sungai-sungai dangkal karena timbunan lumpur di daerah-daerah terdampak bencana dan mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
Dalam rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/12/2026), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan kepada Presiden Prabowo mengenai strateginya mengeruk sungai-sungai yang alirannya bermuara ke laut.
Menurut Menhan, pengerukan (dredging) dapat membantu mengangkut timbunan lumpur di dasar sungai, sekaligus membawa alat-alat berat agar lebih dekat ke daratan.
“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan. Sungai Tamiang itu bisa bermuara, bisa berasal dari laut. Kita lakukan dua kegiatan sekaligus, satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat, sehingga dia bisa masuk sampai ke (dekat daratan, red.), sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” kata Sjafrie kepada Presiden Prabowo saat rapat terbatas.
Menhan melanjutkan dirinya telah berbicara dengan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengenai operasi pengerukan tersebut.
“Tidak hanya di Tamiang, tetapi di Bireuen juga harus kita kerjakan. Jadi, di Aceh kita lakukan itu. Kita lihat lagi, kalau ada di Sibolga, umpamanya. Jadi, dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai sehingga kapal tidak perlu lagi taruh alat berat digendong pakai jalur darat, tetapi dia langsung ke titik terdekat,” sambung Menhan.
Presiden Prabowo kemudian menyambut baik usulan Menhan Sjafrie seraya menyampaikan usulan yang sama juga disampaikan beberapa gubernur kepada dirinya.
“Kuala-kuala itu, kita akan normalisasi. Kita bongkar itu ya. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari (BUMN-BUMN) karya, dari PU (Pekerjaan Umum, red.), dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu, dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar ya,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam pembicaraan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian melaporkan kepada Presiden untuk memanfaatkan alat-alat yang biasa digunakan penambang-penambang di Bangka Belitung, mengingat mereka terbiasa melakukan dredging.
“Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali, Pak,” kata Mendagri kepada Presiden.
“Sudahlah! Kita bikin operasi besar saja. This is a big…big engineering operation. Saya sangat setuju. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini,” kata Presiden merespons usulan Menhan dan Mendagri.
Pada kesempatan sama, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk tidak memusingkan urusan biaya.
Jika anggaran untuk operasi pengerukan itu membutuhkan biaya tambahan, Presiden menyatakan akan menyetujui tambahan biaya tersebut.
“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi. Nggak ada masalah,” ujar Presiden.
Selepas mendapat persetujuan dari Presiden, Menhan lanjut melaporkan langkah yang telah dikerjakan Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan KSAD, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari dua komposisi, satu komposisi untuk pendalaman kuala, dan satu komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di dua komposisi kapal ini, akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah, sehingga menjadi air jernih,” kata Menhan sebagaimana juga dilansir dari Antara.
Menhan Sjafrie melanjutkan setelah resmi dibentuk hari ini, Satgas Kuala akan mulai bekerja dalam waktu dua pekan ke depan dengan sasaran pertama di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh. (dil)
