INDOPOSCO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025 terhadap program perlindungan laut, peningkatan efektivitas kawasan konservasi, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut mengalami penambahan 1,09 juta hektare dari target 700 ribu hektare mencapai 30,9 juta hektare. Sementara yang dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare dari target sebesar 18,5 juta hektare.
“Capaian ini hasil dari sinergi dan kolaborasi dengan K/L, Pemda, perguruan tinggi, dan mitra konservasi serta kerjasama bilateral/multilateral. Kedepan akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi),” ungkap Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
KKP juga mencatat kemajuan signifikan dalam konservasi spesies dan genetik. Sepanjang 2025, pengelolaan pemanfaatan 420 spesies perikanan terealisasi 100 persen, sementara perlindungan spesies meningkat signifikan dengan penetapan 48 jenis biota laut dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sejalan dengan penguatan agenda Ekonomi Biru, KKP juga mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan karbon biru melalui perencanaan, regulasi, dan pemutakhiran data ekosistem pesisir dan laut dangkal. Hingga 2025, telah disiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan 5 lokasi terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi dan nonkonservasi.
KKP juga telah menerbitkan regulasi pendukung, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional. Pembaruan data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal seluas 2,27 juta hektare, yang terdiri atas terumbu karang, padang lamun, makroalga, serta substrat dasar {potensial rehabilitasi), sebagai basis penting kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan karbon biru nasional.
Dalam mendukung pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah, serta memulai pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.
Upaya menjaga laut dari ancaman sampah juga diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). KKP aktif mendorong kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui nota kesepakatan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, guna menekan aliran sampah dari darat ke laut.
KKP juga telah melakukan beberapa kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mempercepat pencapaian swasembada garam sebagai salah satu program prioritas Presiden. Pada tahun 2025 telah dimulai pembangunan tahap 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT dengan target produksi hingga 200 ton/ha. Pengembangan K-SIGN di tahap selanjutnya akan melibatkan investor.
Program intensifikasi melalui revitalisasi tambak garam dan pemberian bantuan sarpras telah dilaksanakan di sejumlah daerah sentra garam rakyat (Cirebon, Indramayu, Pati dan Sabu Raijua) dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 30% dan kualitas garam menjadi K1. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi telah menyerap 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi.
Tahun 2025, KKP menorehkan capaian kinerja utama melalui penguatan jasa bahari yang berdampak langsung pada ekonomi biru, ditandai dengan implementasi rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta peningkatan tata kelola wisata dan perizinan jasa bahari yang menghasilkan PNBP Rp38,43 miliar dan nilai investasi Rp1,49 triliun, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.
Koswara menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. “Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya. (ney)
