INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menekankan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan kayu-kayu gelondongan yang hingga kini masih menumpuk di sejumlah daerah terdampak bencana. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh.
Forum tersebut adalah pertemuan Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umun, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Utusan Presiden, Wakil Menteri Komdigi, Wakil Kepala BP BUMN, Kasatgas Darurat Jembatan, Dirut PT PLN dan Dirut Telkomsel dengan Gubernur Aceh dan Para Bupati Daerah Terdampak.
Saan mengatakan, persoalan kayu gelondongan menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan para kepala daerah dalam forum tersebut. Menurutnya, tumpukan kayu itu sudah lama ada, namun belum ditangani secara tuntas.
“Yang pertama ini keluhan soal kayu-kayu gelondongan. Kayu-kayu gelondongan ini sudah numpuk, tapi kepala-kepala daerah kebingungan juga,” ujar Saan di Aceh, Selasa (30/12/25)
Ia menjelaskan, kebingungan tersebut muncul karena kepala daerah tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan terkait pemanfaatan atau penanganan kayu-kayu tersebut. Mereka khawatir akan muncul persoalan hukum di kemudian hari.
“Tidak punya keberanian ini mau diapakan. Takut ada persoalan di kemudian hari, diperiksa apa semua,” katanya.
Menurut Saan, persoalan kayu gelondongan ini harus segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap proses pemulihan pascabencana. Jika dibiarkan, kondisi tersebut justru akan menghambat upaya pemulihan di daerah.
“Ini juga penting untuk segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan ini kan mengganggu juga, mengganggu terhadap proses pemulihan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak lanjutan dari persoalan tersebut juga berkaitan dengan masalah lain, seperti pendangkalan sungai dan lingkungan sekitar wilayah terdampak.
“Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan termasuk tadi soal pendangkalan,” lanjut Saan.
Untuk itu, Saan mendorong agar Menteri Dalam Negeri dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan kayu gelondongan tersebut, termasuk dengan memberikan keputusan yang jelas dan cepat.
“Ini penting nanti Pak Mendagri kemungkinan ya untuk bisa mengoordinasikan dan memberikan keputusan secepatnya terkait dengan soal kayu-kayu gelondongan tersebut,” ujarnya.
Selain kayu gelondongan, Saan juga menyinggung persoalan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Ia menyebut banyak daerah menghadapi kendala serius terkait ketersediaan dan status lahan.
“Banyak para daerah tadi menyampaikan terkait dengan soal lahan,” tuturnya.
Menurut Saan, pembangunan hunian tetap membutuhkan kepastian status tanah karena umumnya lahan yang tersedia masih berstatus kawasan hutan, HGU, atau status lain yang belum clear.
“PU nggak bisa ngebangun juga atau yang lain nggak bisa ngebangun juga kalau status tanahnya itu belum clear,” ujar Saan.
Ia menegaskan, pembangunan hunian tetap hanya bisa dilakukan jika status lahan sudah benar-benar clear and clean, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, diperlukan keterlibatan lintas kementerian.
“Kementerian ATR-BPN, Kementerian Kehutanan semua ini perlu juga untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Politisi NasDem ini menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, serta penyampaian data kebutuhan prioritas secara cepat, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyebabkan ratusan masih hilang, serta memaksa ratusan ribu jiwa mengungsi dan merusak puluhan ribu rumah serta fasilitas publik. Data BNPB mencatat kerusakan masif pada infrastruktur dan rumah penduduk sepanjang bencana pada akhir November hingga Desember. (dil)
