INDOPOSCO.ID – Dari dapur rumah tangga hingga lapak UMKM, kelapa bukan sekadar komoditas, ia adalah penopang konsumsi harian jutaan warga. Namun ketika harganya melonjak tanpa kendali, yang terancam bukan hanya anggaran belanja, melainkan juga stabilitas ekonomi dan kualitas pangan masyarakat.
Kekhawatiran itu disuarakan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, yang menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah lebih menyeluruh untuk mengamankan pasokan dan harga kelapa di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan yang ada belum cukup melindungi kepentingan konsumen.
“Selain pungutan ekspor, pemerintah perlu menentukan Domestic Market Obligation (DMO), tentukan dulu kebutuhan dalam negeri berapa dan menstabilkan harga,” ujar Tulus di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Tulus menegaskan, kelapa memiliki posisi strategis dalam rantai konsumsi pangan nasional. Jika pemerintah abai dan hanya berfokus pada aspek perdagangan luar negeri, dampaknya bisa menjalar luas ke berbagai sektor, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah.
Ia mengingatkan, kenaikan harga kelapa yang terus berlanjut berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi. Situasi ini, kata Tulus, akan berdampak langsung pada daya beli dan kualitas konsumsi masyarakat.
“Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menjadi tergerus dan kemudian itu mengancam kualitas bahan pangan, mengancam kesehatan anak-anak khususnya karena kemudian kualitas bahan pangan yang disajikan oleh orang tua itu menurun,” katanya.
Peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Temuan lapangan menunjukkan keresahan masyarakat semakin nyata, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Lebaran.
“Lonjakan harga kelapa dikhawatirkan akan semakin menekan kelompok rentan jika tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang terukur,” tambahnya.
Kondisi ini terekam dalam survei yang dirilis Lembaga Survei KedaiKOPI pada Rabu (17/12/2025) terkait situasi kebutuhan kelapa di Indonesia. Survei dilakukan secara tatap muka pada 24 November hingga 1 Desember 2025 terhadap 400 responden di enam kota besar.
Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, menjelaskan bahwa responden terdiri dari tiga kelompok utama, yakni 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku UMKM, dan 40 penjual kelapa utuh.
“Hasil survei menunjukkan, sebanyak 83 persen responden mengaku merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir, sebuah sinyal kuat bahwa persoalan ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan peringatan dini yang tak boleh diabaikan,” jelas Ashma. (her)
