INDOPOSCO.ID – Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk merombak total ekosistem investasi nasional. Pesan itu datang langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi tak mungkin tercapai tanpa reformasi yang serius dan terukur.
Purbaya menyoroti fakta yang mulai menjadi alarm keras, yakni daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Pilihan Nvidia yang menjatuhkan investasinya ke Johor, Malaysia, menurut Purbaya menjadi bukti bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat dan lebih tepat.
Dalam forum pembukaan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025), pemerintah memperkenalkan langkah konkret yang disiapkan untuk merespons tantangan itu, yakni pembentukan Task Force Debottlenecking, sebuah tim khusus yang dirancang sebagai jalur cepat penyelesaian hambatan investasi langsung dari lapangan.
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ujar Purbaya seraya menegaskan bahwa pemerintah ingin mendengar persoalan nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Optimismenya tidak muncul tanpa alasan. Purbaya merujuk pada rekam jejak penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada 2016–2019, pengalaman yang menurutnya membuktikan bahwa penyelesaian berbasis lapangan mampu mengikis hambatan struktural secara cepat. Kini, pola itu akan kembali dihidupkan, namun dengan mekanisme yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” jelas Purbaya.
Tak hanya fokus pada reformasi birokrasi, pemerintah juga menguatkan pagar ekonomi dalam negeri melalui pengetatan arus barang ilegal, khususnya produk bekas impor. Strategi ini, lanjut Purbaya, diharapkan memberi napas panjang bagi industri dalam negeri yang selama ini tergencet oleh serbuan barang murah non-prosedural.
Gabungan dari tiga kekuatan utama, yakni permintaan domestik yang kuat, harmoni kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang jauh lebih sehat, disebut sebagai kunci agar Indonesia mampu menapaki pertumbuhan 6 persen mulai tahun depan, sebelum melaju menuju target ambisius 8 persen dalam empat hingga lima tahun ke depan.
“Jadi, tumbuh 8 persen, susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi, fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi diperbaiki,” tambahnya.
Di tengah tantangan, arah kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih dekat pada realitas lapangan. Sebuah fondasi penting untuk mendorong ekonomi Indonesia naik kelas. (her)
