INDOPOSCO.ID – Industri kelapa sawit punya peran besar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi komoditas ekspor utama, sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16 juta orang, mulai dari petani, pekerja perkebunan, hingga pelaku usaha turunannya.
“Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare lahan sawit, di mana 53 persen dikelola swasta, enam persen oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan sisanya sekitar 41 persen petani swadaya,” ujar Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, dalam diskusi publik bertema “Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”, di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Diskusi juga menghdirkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Surjadi dan Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Dida mengatakan produktivitas sawit Indonesia masih dapat ditingkatkan. Saat ini rata-rata produksi masih di bawah empat ton per hektare. Sedangkan perusahaan besar mampu mencapai 10-12 ton per hektare.
“Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), produktivitas diharapkan bisa naik dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan,” kata dia.
Menurut Dida, keunggulan utama sawit dibanding minyak nabati lain seperti bunga matahari atau rapeseed terletak pada produktivitasnya yang mencapai empat kali lipat.
“Sawit adalah komoditas dengan produktivitas lahan terbaik di dunia dan menjadi pilihan paling berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati global,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan keberlanjutan, pemerintah memperkuat kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, sertifikasi ISPO kini mencakup seluruh rantai industri, dari perkebunan hingga sektor hilir.
“ISPO ini bersifat wajib. Bagi pekebun kecil, sertifikasi akan diberikan masa transisi empat tahun, dengan biaya yang seluruhnya ditanggung pemerintah,” ungkap Dida.
Selain menjamin keberlanjutan, pemerintah juga mengembangkan sistem informasi ISPO untuk memastikan keterlacakan dan transparansi data lahan. Dengan sistem ini, setiap lahan yang tersertifikasi ISPO dapat diverifikasi bersih dari kawasan hutan dan tidak tumpang tindih. Ini akan menjadi game changer dalam tata kelola sawit di masa datang.
Dida menambahkan pengembangan biofuel, biogas, dan produk turunan nonpangan dari sawit juga menjadi peluang besar menuju ekonomi hijau. Saat ini, terdapat sekitar 200 produk turunan sawit yang dikomersialisasikan, mulai dari kosmetik hingga bioavtur. Bahkan 40 persen kandungan biodiesel yang digunakan masyarakat berasal dari sawit.
Dosen FEB UI Surjadi, menyoroti pentingnya dimensi sosial dalam keberlanjutan industri sawit. Pembangunan ekonomi tidak boleh terlepas dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
“Petani swadaya memegang peranan penting, namun banyak dari mereka hanya memiliki 2–3 hektar lahan dan menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk serta pendanaan,” ujarnya.
Surjadi menekankan perlunya pendampingan kelompok petani agar dapat beroperasi secara efisien dan mendapatkan nilai tambah dari hasil panen. Idealnya, petani membentuk kelompok dan didampingi oleh perusahaan besar atau pemerintah agar memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Selain itu, Surjadi menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap buruh perkebunan sawit. Menurut dia, para buruh juga bagian dari ekosistem sawit yang berhak mendapatkan penghidupan layak dan status kerja formal.
Mengutip penelitian dari IPB University yang dipublikasikan di Forest Policy & Economics 2020, Surjadi menegaskan trade-off antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa diminimalkan.
“Penelitian itu menunjukkan bahwa win-win solution selalu tersedia. Dengan pengelolaan yang tepat, sawit di lahan gambut pun bisa mengurangi emisi sekaligus menjaga produktivitas,” kata dia.
Adapun Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengatakan target produksi sawit Indonesia pada 2045 mencapai 92 juta ton. Angka ini hampir dua kali lipat dari produksi saat ini yang sekitar 53 juta ton.
Menurut Eddy, pembenahan sektor hulu industri sawit harus segera dibenahi. Hilirisasi tidak akan berhasil jika hulunya bermasalah. Produksi sawit stagnan dalam lima tahun terakhir. Gapki mendorong peningkatan produktivitas petani dan efisiensi di tingkat kebun,” ucapnya.
Eddy menyoroti dampak besar program biodiesel terhadap ekonomi daerah. Harga sawit sempat di bawah biaya produksi sebelum program biodiesel.
“Banyak petani membiarkan buahnya busuk di pohon. Sekarang, berkat program biodiesel, harga bisa bertahan dan ekonomi daerah ikut hidup,” terangnya.
Eddy menambahkan Gapki terus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat produktivitas dan hilirisasi.
“Kami ingin industri sawit tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga bermanfaat secara sosial dan ramah lingkungan,” tuturnya. (rmn)
