INDOPOSCO.ID – Angka stunting di Provinsi Maluku masih mengkhawatirkan. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti kenaikan kasus yang dinilai bisa mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah kepulauan tersebut.
Bahkan, berdasar data terakhir, prevalensi stunting di Maluku naik dari 26 persen menjadi 28 persen pada periode 2022–2023. Jika tidak ada langkah intervensi serius, tren itu dikhawatirkan terus meningkat pada 2024.
“Ini persoalan serius karena menyangkut generasi emas. Kalau SDM Maluku sudah stunting, akan sulit bersaing. Karena itu, Pak Gubernur harus kerja keras menekan angka stunting,” ujar Edy saat rapat kerja Komisi IX di Ambon, dikutip dari laman DPR RI, Senin (2/11//2025).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Program Makanan Bergizi (MBG) harus menjadi strategi utama untuk menekan angka stunting, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memetakan kebutuhan daerah dan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat terpencil.
“Kalau mau stunting turun, ya suplai nutrisinya harus jalan melalui SPPG. Jangan hanya fokus pada anak sekolah, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang paling rentan,” tegas Edy.
Edy juga mengkritisi pembangunan model SPPG yang seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendekatan modular yang digunakan selama ini sulit diterapkan di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Model reguler sulit diterapkan di daerah 3T. Justru wilayah seperti itu yang harus jadi prioritas penerima MBG,” ujarnya.
Ia pun mendorong BGN mengembangkan model layanan SPPG berbasis sekolah dan keluarga, serta memastikan program ini dibiayai langsung melalui anggaran APBN agar tak terkendala keterbatasan fiskal daerah.
Selain itu, Edy menyoroti keterbatasan anggaran daerah dalam menangani masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Ia mendorong adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif.
“Komisi IX akan membantu menjembatani komunikasi antara Pemprov Maluku dengan Kemenkes dan lembaga terkait lainnya. Ini bagian dari komitmen kami dalam kunjungan kerja kali ini,” tutupnya. (dil)
