INDOPOSCO.ID – Untuk mengatasi keterbatasan lahan dlam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal warga Jakarta, pemerintah provinsi (Pemprov) wajib membangun rumah susun (rusun) sebanyak-banyaknya.
Seperti halnya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya yang berencana membangun rusun di atas lima pasar. Program itu berpotensi membantu pedagang dan masyarakat Jakarta agar bisa memiliki tempat tinggal layak.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Pandapotan Sinaga menyampaikan, pembangunan rusun sebanyak-banyaknya berkaca dari pengalaman saat melihat kondisi masyarakat.
“Saya lihat orang tidur bergantian karena sempitnya ruang. Padahal, menyediakan tempat tinggal itu kewajiban negara,” kata dia.
Sejak 10 tahun lalu, tegas Pandapotan, pembangunan hunian di Jakarta tidak bisa lagi horizontal. Sebab, lahan tidak pernah bertambah. Sedangkan jumlah penduduk tetrus bertambah dari waktu ke waktu.
“Karenanya, kami mendorong pembangunan pasar dengan konsep rumah susun di atasnya,” ujar Pandapotan.
DPRD Jakarta memberikan dukungan melalui pengesahan peraturan daerah (Perda). Pasar Jaya dapat membangun rusun di atas pasar.
“Jakarta masih kekurangan hunian layak sekitar 250 ribu sampai 300 ribu unit,” ungkap dia.
Menurut Pandapotan, Pasar Jaya memiliki lahan dengan letak strategis. Seperti Pasar Minggu dan Pasar Senen. Namun, konsep tersebut baru teralisasi di Pasar Rumput, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Karena itu, DPRD Jakarta terus mendorong Perumda Pasar Jaya terus membuat terobosan melalui revitalisasi pasar menjadi hunian layak.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Jakarta, Gani Suwondo Lie.
“Ya, kita mengharapkan bisa dibangun terus rusun. Karena tanah tidak akan menambah, tapi penduduk bertambah terus,” ujar Gani, beberapa waktu lalu.
Menurut Gani, Pemprov Jakarta harus mengantisipasi ketersediaan lahan. Hal itu menjadi tantangan besar. Pembangunan Rusun merupakan solusi paling realistis bagi masyarakat.
Khususnya di kawasan padat penduduk wilayah Jakarta Utara. Isu perumahan layak huni dan penataan kawasan, sambung dia, menjadi prioritas. (adv)
