INDOPOSCO.ID – Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI yang dinilai sebagai langkah maju dalam tata kelola penyelenggaraan haji.
“Kami menyambut dengan gembira kepada Menteri Haji dan Umrah Indonesia yang mulia Bapak Irfan Yusuf atas kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi. Kami juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Republik Indonesia atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, serta menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas inisiatif tersebut untuk melayani jemaah haji dan umrah Indonesia,” ujar Tawfiq dalam keterangan, Senin (20/10/2025).
“Kami sepakat dengan Menteri Mochamad Irfan Yusuf untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, dengan pelatihan dan persiapan tim yang matang, insyaallah dengan kehendak Allah,” sambungnya.
Ia menegaskan, bahwa penyembelihan dam di Arab Saudi hanya dapat dilakukan secara resmi melalui lembaga “Adahi” yang dikelola pemerintah, dengan pembayaran melalui sistem resmi yang telah ditetapkan. Setiap bentuk penyembelihan di luar mekanisme tersebut dinyatakan tidak sah dan melanggar ketentuan otoritas Saudi.
Di tempat yang sama, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan beberapa masukan, termasuk keberatan terkait penempatan sebagian jemaah Indonesia di zona 5.
“Kami berkomitmen menyiapkan langkah-langkah penyesuaian agar jemaah tetap mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk penataan transportasi, fasilitas pendukung, serta penerapan sistem tanazul yang terukur,” ujar Irfan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Indonesia dan Arab Saudi bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, tetapi juga untuk memastikan seluruh jemaah dapat beribadah dengan kondisi fisik dan mental yang benar-benar siap.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi pada Minggu (19/10/2025) malam. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam penguatan kerja sama bilateral antara dua negara, khususnya dalam memastikan penerapan standar istithaah kesehatan jamaah haji serta peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menegaskan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan Haji 2026 yang lebih aman, sehat, dan bermartabat, dengan fokus pada penerapan standar kesehatan jamaah (istithaah) yang lebih ketat dan persiapan operasional yang lebih matang.
Sebagai langkah konkret, kedua pihak sepakat membentuk Joint Operation Group, yang akan menjadi pusat koordinasi real time dalam pemantauan seluruh aspek operasional haji. Pertemuan ditutup dengan penegasan kedua menteri tentang pentingnya tata kelola haji yang profesional, sehat, dan berorientasi pada jamaah. (nas)
