INDOPOSCO.ID – Pemuda ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia) mencatat masih banyak aspek yang perlu dibenahi serius pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Demikian pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pemuda ICMI Ismail Rumadan melalui gawai, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jangan terjebak sebagai “Jokowi Jilid IV”. Kendati demikian sejumlah capaian positif berhasil dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran.
“Mengungkap jaringan mafia minyak yang selama ini kebal hukum adalah langkah revolusioner yang tidak pernah dilakukan secara serius oleh rezim sebelumnya, baik di era SBY maupun Jokowi,” ungkapnya.
Ia juga menilai Presiden Prabowo berani mengambil sikap tegas dengan mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) yang selama ini dinilai terlalu berpihak kepada lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF. Dan pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan baru terhadap kedaulatan fiskal nasional.
“Penolakan penggunaan dana APBN untuk menutupi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ini merupakan sinyal kuat bahwa kebijakan fiskal mulai diarahkan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan oligarki proyek,” terangnya.
Ia mengingatkan pemerintah Prabowo-Gibran agar tidak dibayang-bayangi Jokowi. Terlebih Kabinet Prabowo masih didominasi oleh loyalis Jokowi. Juga harus ada perencanaan logistik dan pembiayaan yang matang pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Penegakan hukum masih setengah hati, meskipun ada gebrakan, namun banyak kasus besar yang melibatkan elite politik lama masih belum tersentuh hukum,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah Prabowo-Gibran lepas dan tidak tergantung pada Jokowi dan loyalisnya. Caranya, dengan melakukan reshuffle kabinet dengan merekrut figur-figur profesional dan independen, bukan hanya tokoh-tokoh kompromistis politik.
“Penegakan hukum harus menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berdaulat,” ujarnya.
Lalu, untuk mengejar target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, masih ujar Ismail, Pemerintah harus menempuh kebijakan di antaranya: reindustrialisasi strategis, reformasi investasi.
“Selain itu, Pemerintah harus melakukan ekspansi UMKM dan ekonomi syariah dan fiskal berdaulat dan selektif,” ungkapnya. (nas)
