INDOPOSCO.ID – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati, menilai bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak bisa serta-merta mengatur harga jual bahan pokok di pasar domestik.
Menurutnya, peran pemerintah lebih tepat difokuskan pada pengendalian harga di hulu dan pembentukan sistem insentif yang efektif bagi petani.
“Pemerintah kan tidak bisa mengatur harga jual. Yang dilakukan pemerintah itu mengendalikan harga beli. Harga jual tergantung pada retail,” jelas Ninasapti kepada INDOPOSCO usai diskusi publik bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?” yang digelar oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Nina -sapaan Ninasapti Triaswati- menjelaskan, pemerintah seharusnya memperkuat struktur rantai pasok dari hulu ke hilir agar biaya produksi dan distribusi bisa ditekan. Dengan begitu, harga di tingkat petani dan konsumen bisa lebih stabil tanpa harus diintervensi langsung.
“Kalau sistemnya berjalan dengan baik, seandainya cost of fund (biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan modal atau dana) dan biaya produksi dari petani rendah, maka harga di hulunya bisa terkendali,” ujar Nina.
Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pembiayaan dan efisiensi produksi menjadi kunci utama bagi pemerintah dalam menahan gejolak harga.
“Pemerintah kan bukan pengecer, dia bermain di hulu lewat Bulog. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengatur harga beli, bukan harga jual,” tambahnya.
Dengan demikian, penguatan sistem di hulu menjadi langkah strategis agar kebijakan pangan tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi mampu menjaga kestabilan harga secara berkelanjutan. (her)
