INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ade Suherman, mengingatkan agar langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan transportasi publik.
Menurutnya, efisiensi merupakan bagian penting dari tata kelola anggaran yang sehat. Namun, prinsip utamanya adalah memastikan pelayanan publik tetap maksimal.
“Warga Jakarta sangat bergantung pada transportasi umum. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” katanya dalam keterangan pada Minggu (12/10/2025).
Legislator Fraksi PKS itu menjelaskan, pada 2023, Pemprov DKI Jakarta sempat memangkas subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta sebesar Rp336 miliar, dari usulan awal Rp3,9 triliun.
“Meski demikian, layanan operasional tetap berjalan normal,” ujarnya.
Bahkan kata dia, pada 2024 TransJakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi Rp9.831 per penumpang, sambil meningkatkan jumlah armada menjadi 4.388 unit yang melayani 235 rute di seluruh wilayah Jakarta.
Pendapatan nontiket (nonfarebox) juga melonjak tajam menjadi Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya.
“Capaian ini membuktikan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. TransJakarta bisa menjadi contoh bagaimana efisiensi anggaran justru mendorong inovasi,” jelasnya.
Ia menuturkan, mengacu pada laporan Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) DKI Jakarta, aset TransJakarta pada 2024 tercatat sebesar Rp7,66 triliun, dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun.
“Total pendapatan usaha mencapai Rp4,47 triliun,” tuturnya.
Dengan kinerja tersebut, Ade mengajak masyarakat untuk lebih aktif menggunakan transportasi publik.
“Selain mendukung kebijakan subsidi pemerintah daerah, langkah ini juga membantu menjaga keberlanjutan layanan transportasi yang ramah lingkungan dan efisien,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan rencana untuk mengkaji ulang besaran subsidi transportasi umum sebagai bagian dari strategi efisiensi, menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Namun, Pramono menegaskan langkah tersebut tidak serta merta berujung pada kenaikan tarif transportasi publik.
“Tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, saya hanya menyampaikan contohnya,” pungkasnya. (fer)
