INDOPOSCO.ID – Ekonomi dan keuangan syariah kian menjadi kekuatan baru Indonesia. Dalam State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia, bersaing ketat dengan negara-negara besar dalam ekosistem halal global.
Sektor unggulan seperti modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta farmasi dan kosmetik halal terus mengukuhkan posisi Indonesia. Namun, ruang besar masih terbuka di sektor halal food, keuangan syariah, dan media-rekreasi halal.
“Di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsumsinya sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp289 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan, Kamis (9/10/2025).
“Sedangkan industri makanan-minuman, termasuk produksi dan value chain-nya, nilainya mencapai USD109 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun. Jika ini terus kita dorong syariah compliance, bukan tidak mungkin Indonesia segera melesat ke posisi nomor satu dunia,” lanjutnya.
Kinerja ekonomi syariah nasional pun menunjukkan tren positif. Pangsa usaha syariah terhadap PDB meningkat, jumlah produk bersertifikat halal melonjak, ekspor produk halal makin kompetitif, dan aset keuangan syariah sudah menembus Rp10 ribu triliun pada 2025.
Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045. Fokusnya, memperkuat keuangan syariah, memaksimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta memperkuat regulasi dan kelembagaan.
Untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah dan industri halal, Airlangga menyebut ada tiga strategi besar. Pertama, memperluas akses pembiayaan melalui inovasi seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selama 2015–2025, KUR Syariah telah menyalurkan Rp75 triliun kepada 1,3 juta debitur. Sementara Bullion Bank yang diluncurkan Februari 2025 sudah mengelola 45 ton emas dan diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.
“Potensi produksi emas nasional mencapai 110 ton per tahun. Jika disimpan pesantren, emas menjadi instrumen recession proof dan turbulent proof. Ini penting untuk ketahanan ekonomi syariah,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL, yang sudah menerbitkan 5,9 juta sertifikat halal dari target 10 juta pada 2025, serta memperluas platform wakaf digital dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal ke pasar global.
“Dengan sinergi antara pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita bisa membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” tegas Airlangga.
Pemerintah juga mendorong inovasi baru seperti Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah, serta memperluas fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor nonbank dan nonresiden. Empat Kawasan Industri Halal (KIH) — di Jababeka, Serang, Bintan, dan Sidoarjo — serta Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) siap mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
“Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimistis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya. (her)
