INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus berupaya dalam mempercepat operasionalisasi dan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih, dengan menggelar Rapat Koordinasi Regional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, yang kali ini diselenggarakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI Farida Farichah menegaskan, operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan segera berjalan, sebagai instrumen strategis Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat desa dan kelurahan.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah bersama dalam mempercepat operasionalisasi dan pembiayaan Kopdes Merah Putih,” jelas Farida pembukaan Rakor Regional Kopdes Merah Putih, di Ternate, Maluku Utara, Jumat (3/10/2025).
Wamenkop turut mengapresiasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Dukungan tersebut, menegaskan penguatan koperasi merupakan gerakan negara yang memerlukan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif semua pihak, bukan sekadar program kementerian.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, antara lain Provinsi Sulawesi Utara beserta daerah-daerah di bawahnya, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Maluku Utara.
“Kehadiran mereka menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mengawal Kopdes Merah Putih agar dapat menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Saat ini, Kopdes/Kel Merah Putih memasuki tahap akselerasi operasional yang menuntut manajemen profesional, sumber daya manusia yang andal, tata kelola yang akuntabel, serta pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Dari sisi pembiayaan, Pemerintah telah menyiapkan skema khusus yang memudahkan koperasi mengakses modal kerja maupun belanja modal melalui kolaborasi dengan Himbara, mitra BUMN, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan lembaga keuangan lainnya.
“Namun, akses pembiayaan ini harus didukung oleh proposal usaha yang matang, kemitraan produktif, dan rencana bisnis realistis agar koperasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan,” terang Farida.
Wamenkop menegaskan, Pemerintah terus memperkuat pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dengan merekrut 1.104 Project Management Officer (PMO) yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota, serta 8 ribu Asisten Bisnis (Business Assistant/BA) yang akan mendampingi koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.
Setiap BA bertugas mendampingi 10 koperasi, baik di desa maupun kelurahan, guna memastikan koperasi tersebut benar-benar menjadi wahana bisnis masyarakat desa sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Pengurus dinas koperasi, pengurus koperasi, BA, dan PMO juga akan mengikuti pelatihan intensif sesuai dengan kurikulum yang telah disiapkan,” ujarnya.
Pelatihan ini dijadwalkan mulai berjalan pada pertengahan bulan ini, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan koperasi.
“Dalam proses pendampingan, fokus utama akan diarahkan pada penguatan bisnis proposal koperasi agar koperasi desa dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan,” jelas Farida.
Selain itu, Pemerintah juga telah mempercepat proses penyaluran dana pembiayaan koperasi desa yang bersumber dari pinjaman negara. Proses ini sudah dimulai minggu ini dengan memperhatikan regulasi yang telah disederhanakan, agar koperasi-koperasi desa dapat dengan cepat mengakses modal kerja maupun belanja modal.
“Regulasi sudah kami permudah agar koperasi desa dapat segera mengakses pembiayaan yang disediakan oleh negara,” ucap Farida.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi operasional koperasi sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Selain itu, setiap Kopdes Merah Putih diwajibkan memperbarui profil dan data operasional secara rutin melalui aplikasi SIMKOPDES sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pembiayaan yang tepat sasaran.
Forum rapat koordinasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi strategi, pemetaan kebutuhan, identifikasi kendala, serta perumusan mitigasi risiko dan rencana aksi bersama.
Farida menekankan, Kemenkop bersama Satgas Pusat berkomitmen mengawal pelaksanaan.
“Namun keberhasilan bergantung pada sinergi antara dinas, satgas daerah, pengurus koperasi, BUMN, perbankan, hingga masyarakat sebagai anggota koperasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Farida juga meminta komitmen dari dinas terkait untuk melakukan sosialisasi Kopdes Merah Putih di wilayahnya masing-masing. (srv)
