INDOPOSCO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka ruang kolaborasi penataan ruang laut di Indonesia. KKP terlibat aktif dalam implementasi Joint Cooperation of Marine Spatial Planning (MSP) di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, bersama Xiamen University dan IPB University pada kurun waktu pelaksanaan hingga tahun 2026.
Direktur Perencanaan Ruang Perairan, Abdi Tunggal Priyanto saat berbicara dalam forum panel “Integrated Coastal Zone Management and Maritime Economy” yang berlangsung pada 28-29 September di Tiongkok menyebutkan, Joint MSP Project di Balikpapan Bay difokuskan pada pengembangan model perencanaan ruang laut terintegrasi dan adaptif.
“Sebagai alat utama dalam pengelolaan sumberdaya, MSP berperan penting dalam memfasilitasi pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan,” ujar Abdi di Beijing melalui siaran resmi tertulis, Rabu (1/10/2025).
Kolaborasi MSP juga diarahkan untuk memperkuat salah satu program prioritas KKP dalam mendukung ekonomi biru khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih saat ini KKP telah memasuki usia ke-26 tahun dalam mengawal tata kelola sektor kelautan nasional.
Sebagai informasi, rangkaian The 3rd MSP Cooperation Workshop for Maritime Silk Road Partner Countries dan Conference of the Marine Spatial Planning Partnership dibuka secara resmi oleh Presiden China Oceanic Development Foundation (CODF), Mr. Lü Bin dan dihadiri oleh lebih dari 300 partisipan dari berbagai negara yang tergabung dalam jalur Silk Road Belt.
Pada forum tersebut, CODF juga meluncurkan inisiatif baru ‘Right Initiatives to Support the Marine Spatial Planning Partnership’, yang berisi delapan program kerjasama unggulan. Inisiatif tersebut mencakup: (1) Dukungan layanan teknis dan sistem informasi MSP, (2) Kolaborasi teknis MSP, (3) Program pelatihan dan studi, (4) Fasilitasi pertukaran aktivitas, (5) Kerja sama tata kelola ruang laut, (6) Kajian Integrated Coastal Zone Management (ICZM), (7) Kolaborasi dalam Ocean Decade Initiative, dan (8) Riset mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim, termasuk penguatan kerjasama ekonomi biru antar negara.
“Kolaborasi internasional yang menekankan pada pendekatan berkelanjutan dengan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi harus terus dilakukan agar visi besar ekonomi biru dapat terwujud,” pungkasnya. (ney)
