INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengusulkan agar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dievaluasi ulang, khususnya dalam hal kapasitas dan segmentasi penerima manfaat. Menurutnya, satu SPPG yang menanggung ribuan penerima berpotensi menimbulkan persoalan teknis di lapangan, terutama dalam hal penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
“Coba dipikirkan kembali, satu SPPG memberi makan 3.500 orang itu apakah tidak terlalu besar? Kalau sebanyak itu, petugas bisa-bisa harus mulai masak dari jam dua dini hari,” ujar Muazzim dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BPOM, dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Muazzim menilai, pengelolaan SPPG sebaiknya dipisahkan berdasarkan kelompok penerima manfaat seperti anak sekolah dasar, menengah, dan atas, serta ibu hamil, balita, dan anak PAUD. Pembagian ini penting karena kebutuhan gizi masing-masing kelompok berbeda.
“Ibu hamil dan balita tentu membutuhkan menu berbeda dari anak SMP atau SMA. Jadi, sebaiknya pengelolaannya dipisahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing,” jelasnya.
Selain perbedaan menu, Muazzim juga menyoroti waktu distribusi makanan yang idealnya disesuaikan dengan jadwal aktivitas penerima manfaat. Ia menyarankan agar makanan untuk ibu hamil disiapkan lebih pagi, sedangkan untuk anak sekolah bisa dibagikan mendekati waktu pulang sekolah.
“Kalau ibu hamil distribusinya jam 10 pagi, sementara anak sekolah jam 12 siang. Maka proses memasaknya memang perlu dibedakan agar semua tepat waktu,” tegasnya.
Usulan ini diharapkan dapat membuat program pemenuhan gizi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengoptimalkan kualitas layanan kepada masyarakat. (dil)
