INDOPOSCO.ID – Komisi IX DPR RI meminta tim investigasi yang dibentuk Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat penanganan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan masyarakat sipil, sehingga hasil investigasi benar-benar objektif.
“Kami juga berharap agar tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Meskipun begitu ia menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI secara umum tetap menyambut baik pembentukan tim investigasi itu. Hal itu bernilai penting untuk mengungkap penyebab munculnya kasus keracunan.
“Kami menyambut baik karena tentunya kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya keracunan massal di beberapa titik di Indonesia,” ujar Charles Honoris.
Sebelumnya pada Senin (22/9) BGN menyampaikan siap membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan, untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat MBG.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.
“Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain,” katanya.
Untuk di kota besar seperti Jakarta misalnya, kata dia, hasil investigasi dari BPOM biasanya membutuhkan waktu empat hari sampai satu minggu, sementara di daerah, seringkali tim harus harus pergi ke daerah lain untuk meneliti penyebab keracunannya.
“Itu butuh waktu kira-kira 14 hari paling cepat, sedangkan selama waktu itu tentu kan kemudian simpang siur informasi. Nah, tim investigasi nanti akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi dan juga teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan kira-kira sambil menunggu hasil BPOM,” paparnya.
Ia menegaskan langkah tersebut ditempuh agar pemerintah dan pihak-pihak terkait segera bisa mengambil tindakan-tindakan perbaikan, baik itu perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pengobatan pasien apabila memang memerlukan penanganan lebih lanjut. (bro)
