INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras berlanjut pada Oktober dan November 2025. Kali ini, perhatian utama diarahkan pada ketepatan sasaran penerima agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memverifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” ujar Arief, Kamis (18/9/2025).
Data pusat, lanjut Arief, akan disesuaikan dengan koreksi dari daerah. “Makanya ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan,” katanya.
Untuk menjaga transparansi, Bapanas bersama Perum Bulog kembali melibatkan Komisi IV DPR RI dalam pengawasan.
“Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” pungkas Arief.
Sejauh ini, tahap perdana Juni–Juli 2025 menyalurkan 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari target. Meski sempat terkendala di daerah sulit dijangkau, dampaknya terlihat pada inflasi beras yang menurun dari 1,35 persen di Juli menjadi 0,73 persen di Agustus.
Program lanjutan menargetkan 18,2 juta penerima dengan anggaran Rp 7 triliun. Presiden Prabowo Subianto memastikan evaluasi menyeluruh dilakukan pada Desember.
“Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” tambahnya. (her)
