Rohmat sebelum dilantik menjadi Wamenhut, dikenal sebagai Bendahara DPD Gerindra Provinsi Jawa Tengah, serta juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah.
Pria kelahiran Magelang, 11 Oktober 1980 tersebut memiliki gelar Sarjana Kehutanan, gelar akademis yang linear dengan jabatan baru diembannya.Di legislatif, Marzuki menjadi Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah yang membidangi perekonomian dan keuangan mulai dari pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, perindustrian, koperasi, hingga ketahanan pangan.
Adapun dirinya sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019.
Di akun media sosial, dirinya sering membagikan momen kebersamaan dengan masyarakat dapilnya yaitu Grobogan dan Blora.
Sebagai Wamenhut, kini Marzuki memiliki tugas membantu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam menjaga dan melestarikan hutan di tanah air.
Dirinya bertugas membantu penyusunan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.
Membantu dalam mengatur tata guna lahan, dan memberikan izin pemanfaatan hutan.
Selanjutnya, memastikan adanya perlindungan flora dan fauna yang hidup di kawasan hutan, serta mengelola taman nasional dan suaka margasatwa.
Dirinya juga harus memastikan adanya rasa keadilan masyarakat adat dalam mengelola hutan secara lestari lewat hutan adat.
Tantangan yang dihadapi dirinya dalam menjaga hutan di tanah air cukup kompleks, seperti deforestasi dan degradasi hutan, serta konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Pantauan Kemenhut, dari total 187 juta hektare daratan di Indonesia, luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1 persen dari total daratan.
Dari angka itu, sekitar 91,9 persen (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, angka deforestasi netto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare.
Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder dengan luas 200,6 ribu hektare (92,8 persen), di mana 69,3 persen terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.
Untuk menekan angka deforestasi, Kementerian Kehutanan telah melaksanakan upaya reforestasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan seluas 217,9 ribu hektare pada tahun 2024.
Angka tersebut merupakan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan seluas 71,3 ribu hektare dan di luar kawasan seluas 146,6 ribu hektare, baik yang berasal dari sumber pendanaan APBN maupun pendanaan non APBN.
Sementara itu dalam satu dekade terakhir, angka rata-rata rehabilitasi hutan dan lahan seluas 230 ribu hektare per tahun dimana angka ini dapat menjadi referensi pengurang angka deforestasi. (bro)
