INDOPOSCO.ID – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ateng Sutisna memberikan tanggapan atas penunjukan Helmy Yahya sebagai Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana.
Menurutnya, penunjukan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Jawa Barat untuk memperkuat tata kelola kawasan metropolitan baru yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.
“Penunjukkan Saudara Helmy Yahya yang telah dipercaya memimpin Badan Pengelola Kawasan Rebana diharapkan mampu membawa Rebana menjadi kawasan yang mampu menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tujuh kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah ini,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/9/2025).
Sebagai Wakil Rakyat yang berasal dari kawasan tersebut, ia menekankan pentingnya agar BP Rebana dapat mengembangkan diri menjadi lembaga yang kuat, profesional, dan seperti halnya Badan Pengusahaan Batam.
Namun demikian, hadirnya BP Rebana diharapkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan dualisme perizinan berusaha dengan Pemerintah Daerah setempat.
“BP Rebana harus bisa setara dengan BP Batam dalam hal kewenangan dan pengelolaan kawasan. Meski BP Batam dibentuk oleh Pemerintah Pusat, sedangkan BP Rebana oleh Pemprov. Tetapi saya ingatkan juga, jangan sampai keberadaannya justru berbenturan dengan peran Pemda. Sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah sangat krusial, agar pembangunan kawasan berjalan selaras dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Ateng menambahkan, potensi besar Kawasan Rebana dengan memiliki infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati harus benar-benar dikelola dengan tata kelola yang baik.
Ia berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan Rebana berkembang sebagai motor penggerak ekonomi baru di Jawa Barat sekaligus memberi kontribusi besar bagi pembangunan nasional di masa mendatang.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjuk Helmy Yahya sebagai Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana. Ia menggantikan Bernardus Djonoputro yang sebelumnya menahkodai lembaga itu.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan keputusan ini sepenuhnya kewenangan Gubernur. “Hak prerogatifnya Pak Gubernur. Keputusannya sudah ditetapkan,” kata Herman di Gedung DPRD Jabar, Rabu, (10/9/2025).
Rebana merupakan kawasan ekonomi terpadu yang terhubung dengan Pelabuhan Patimban dan rencana pengembangan Aero City, disebut harus adaptif terhadap perubahan lokal hingga global. (dil)
