INDOPOSCO.ID – Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara maraton sejak siang hingga malam, Komisi XII DPR RI resmi menetapkan 9 nama terpilih sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Sebanyak 18 calon menjalani fit and proper test sebelum akhirnya diputuskan melalui musyawarah mufakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto membacakan hasil keputusan rapat, “Berdasarkan hasil musyawarah, ditetapkan sembilan nama calon anggota Komite BPH Migas (berdasarkan abjad), yaitu Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasby Anshory, Wahyudi Anas,” ujar Sugeng.
Sugeng menegaskan, dari sembilan nama tersebut, disepakati Saudara Wahyudi Anas sebagai Ketua Komite BPH Migas periode 2025–2029.
“Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan demikian pembahasan agenda rapat apakah dapat disetujui?” tanyanya yang langsung dijawab serempak dengan kata “setuju” oleh segenap Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR RI.
Sebelumnya, dari total 18 nama yang diajukan, akhirnya dipilih sembilan yang dianggap memenuhi kualifikasi dan mampu menjawab tantangan pengaturan hilir migas di masa mendatang.
Adapun 18 nama calon yang mengikuti fit and proper test adalah: Abdul Halim, Alimuddin Baso, Arief Nurzaman, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Bambang Utoro, Baskara Agung Wibawa, Dwi Anggoro, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory, Mustafid Gunawan, Sahat Purba, Senda Hurmuza, Sutrisno, dan Wahyudi Anas.
Dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029 ini, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya berharap dapat terjadi terobosan, dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,
“Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemerintah tengah mendorong transisi energi baru terbarukan. Di sisi lain, fluktuasi harga minyak dunia memengaruhi stabilitas pasokan energi,” ucapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi bahan bakar minyak, terutama yang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.
Ke depan, kata Bambang, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Dalam hal ini, ia mengingatkan perlunya transformasi digital yang menyeluruh.
“Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time (waktu nyata) harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” ucapnya.
Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Integrasi data antara BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Di samping itu, dia mendorong anggota Komite BPH Migas yang akan terpilih untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Yakni kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan serta menjamin energi bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (dil)
