INDOPOSCO.ID – Aksi demontrasi yang diwarnai dengan pengerusakan fasilitas umum (fasum) dan gedung pemerintahan daerah pada akhir Agustus lalu mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI yang mendukung pemerintah pusat segera mengambil alih perbaikan yang terjadi di sejumlah wilayah itu.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan agar perbaikan dilakukan secepatnya melalui alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami seluruh pimpinan dan seluruh anggota setuju ya, supaya ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan secepatnya untuk dibangun Pak. Secepatnya untuk dibangun, diambil alih oleh pemerintah pusat karena anggarannya di sini,” kata Lasarus di Gedung DPR RI, sebagaimana dikutip Minggu (7/8/2025).
Ia menambahkan, langkah cepat diperlukan agar pelayanan publik di daerah dapat kembali berjalan normal. “Pak Menteri silakan sisihkan anggaran dari Kementerian PU, dari sumber manapun silakan untuk segera bangun fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan supaya roda pemerintahan di daerah berjalan secara normal kembali,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPRI Hamka Kady dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu juga mempertanyakan kesungguhan pemerintah untuk merenovasi gedung-gedung yang rusak itu.
“Saya dapat surat dari gubernur Sulawesi Selatan, Pak Menteri PU. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin bahwa dalam rangka renovasi semua aset-aset negara terkait dengan demonstrasi kemarin itu ditanggung oleh pemerintah, betul Pak Menteri?” ujar Hamka Kady, dalam rapat di Senayan, Kamis (4/9/2025).
Senada dengan itu, Mori Hanafi dari Dapil NTB I juga menyampaikan bahwa gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hangus terbakar dan tidak tersisa, sehingga diharapkan dapat masuk prioritas renovasi.
“Sama dengan Pak Hamka bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hangus Pak tanpa sisa. Jadi mohon Bapak bisa memasukan dalam perencanaan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan pemulihan gedung DPRD di sejumlah daerah membutuhkan biaya besar. Tercatat ada beberapa properti di 19 provinsi yang akan masuk dalam daftar perbaikan, termasuk gedung DPRD di Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya yang mengalami kerusakan berat pasca unjuk rasa di wilayah tersebut.
Perbaikan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp900 miliar. Dana itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan diambil alihnya renovasi oleh pemerintah pusat, DPR berharap proses perbaikan bisa segera terlaksana sehingga roda pemerintahan daerah dapat kembali berjalan lancar dan stabilitas politik tetap terjaga. (dil)
