INDOPOSCO.ID – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat kerja yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jkaarta, Kamis (4/9/2025), kedua pihak sepakat menaikkan target Pendapatan Negara sebesar Rp5,9 triliun sehingga totalnya mencapai Rp3.153,6 triliun.
Tambahan penerimaan tersebut bersumber dari dua sektor utama. Pertama, kepabeanan dan cukai yang mengalami kenaikan Rp1,7 triliun sehingga targetnya menjadi Rp336 triliun. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kementerian/lembaga yang melonjak Rp4,2 triliun dan totalnya kini mencapai Rp459,2 triliun.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan kenaikan pendapatan ini tidak akan dibiarkan mengendap. Sebaliknya, Rp5,2 triliun dialokasikan untuk cadangan belanja negara dan Rp0,7 triliun khusus untuk cadangan anggaran pendidikan.
“Kriteria pemanfaatan belanja tersebut adalah sesuai dengan prioritas Presiden, fungsi utama yang belum dialokasi, dan berdampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya bicara angka pendapatan, rapat kerja ini juga mengetuk palu kesepakatan pada Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen, inflasi dijaga 2,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per USD, sementara suku bunga Surat Berharga Negar (SBN) 10 tahun ditetapkan 6,9 persen. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar AS per barel, dengan target lifting migas 1,594 juta barel per hari.
Selain itu, arah pembangunan nasional pun dipertegas lewat sejumlah indikator sosial. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke 4,44 persen – 4,96 persen, angka kemiskinan 6,5 persen – 7,5 persen, kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0 persen – 0,5 persen, dan rasio gini dijaga di 0,377 – 0,380. Tak kalah penting, pendapatan nasional per kapita (GNI) ditargetkan menembus USD5.520.
Rapat yang berlangsung dinamis ini menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.
Kolaborasi pemerintah dan parlemen diharapkan menjadi motor penggerak agar RAPBN 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. (her)
