INDOPOSCO.ID – Sebanyak 30 Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (P3RSI) dari berbagai wilayah Kota Jakarta mendatangi Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat.
Tujuannya yakni bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membicarakan ketidakadilan tarif air PAM Jaya.
Ketua Umum P3RSI, Adjit Lauhatta, mengaku kecewa lantaran janji pertemuan yang disampaikan Staf Khusus Gubernur, Wisnu P, saat aksi besar-besaran 21 Juli 2025 lalu, tak pernah terealisasi.
“Pak Wisnu bilang Gubernur sibuk. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Kami merasa masalah ini dianggap sepele,” katanya kepada wartawan Senin (11/8/2025).
Menurutnya, seluruh pengurus P3RSI menolak keras penggolongan tarif air PAM Jaya yang menempatkan rumah susun di Kelompok III—setara pusat bisnis dan industri.
“Kami bukan mal atau pabrik, kami hunian. Kalau begini, kami siap gugat akhir bulan ini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua P3RSI Kalibata City, Musdalifah Pangka, mengungkapkan tarif air untuk rusunami subsidi yang dihuni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melonjak dari Rp7.500 menjadi Rp12.500 per meter kubik.
“Kalau tarif air saja tidak adil, bagaimana mau bicara kesejahteraan?” ucapnya.
Sementara itu, Ketua P3RSI Royal Mediterania Garden, Yohannes, menuding kebijakan tersebut melanggar Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024. Ia juga mencurigai ketidakadilan ini berkaitan dengan rencana IPO PAM Jaya.
“Sebagai BUMD, jangan korbankan warga demi keuntungan,” katanya.
Praktisi hukum rumah susun, Erlangga Kusuma mengatakan pernyataan Pramono yang sebelumnya menyebut tarif air Jakarta paling murah dibanding kota lain kini dipertanyakan.
“Data P3RSI menunjukkan Bogor dan Bekasi justru lebih murah untuk klasifikasi sederhana,” jelasnya.
Selain itu, pengamat kebijakan publik, Sujoko, menilai persoalan ini bukan sekadar tarif.
“Ini masalah struktural dalam sistem distribusi air di Jakarta,” pungkasnya. (fer)
