INDOPOSCO.ID – Keputusan terbaru dari Kabinet Keamanan Israel yang merencanakan pengambilalihan Kota Gaza memicu reaksi keras baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Banyak pihak menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional, memperburuk kondisi kemanusiaan, dan menghambat tercapainya gencatan senjata.
Dalam pernyataan resmi pada Jumat (8/8), kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa Kabinet Keamanan telah menyetujui pengambilalihan kota terbesar di Jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pun diperintahkan untuk mempersiapkan operasi tersebut, sambil tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah non-tempur.
Langkah ini langsung mendapat kecaman dari tokoh politik Israel, termasuk pemimpin oposisi Yair Lapid yang menyebutnya sebagai “langkah bencana yang akan menimbulkan rentetan tragedi.” Menurut Lapid, operasi semacam itu hanya akan memperpanjang konflik, membahayakan nyawa sandera, menelan korban jiwa dari kalangan militer, serta mengakibatkan beban ekonomi besar bagi rakyat Israel.
Organisasi Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang yang berbasis di Tel Aviv juga mengecam keputusan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Israel dan justru membawa negara menuju kehancuran. Organisasi tersebut menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan para sandera adalah melalui perjanjian damai, bukan lewat konflik militer.
Dari pihak Palestina, otoritas kepresidenan mengecam keras langkah Israel dan menyebutnya sebagai lanjutan dari kebijakan genosida dan pengepungan yang melanggar hukum internasional. Dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Palestina, WAFA, mereka menyebut bahwa keputusan ini akan membawa bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kelompok Hamas juga mengecam rencana tersebut, menyebutnya sebagai “kejahatan perang baru” yang memperjelas sikap Israel untuk meninggalkan jalur negosiasi dan mengungkapkan motivasi sebenarnya dari manuver politik Perdana Menteri Netanyahu.
Reaksi serupa datang dari berbagai negara di kawasan. Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut keputusan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan ancaman terhadap solusi dua negara. Mereka juga menyoroti penggunaan kelaparan dan pengepungan sebagai senjata oleh Israel terhadap warga sipil, yang berdampak serius terhadap proses perdamaian.
Turkiye turut menyampaikan kecaman, menyebut rencana Israel sebagai fase baru dari kebijakan ekspansionis dan genosida. Menurut mereka, tindakan ini hanya akan memperburuk instabilitas regional dan memperdalam krisis kemanusiaan di Gaza.
Kuwait melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa langkah tersebut menghancurkan peluang terbentuknya negara Palestina merdeka. Mereka menyerukan penghentian praktik tidak manusiawi dan mendesak akses penuh bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Mesir juga menilai tindakan Israel sebagai upaya memperkuat pendudukan ilegal dan melanjutkan praktik genosida, serta menggagalkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Liga Arab melalui Sekretaris Jenderalnya, Ahmed Aboul Gheit, menuduh Israel memang sejak awal berniat untuk menguasai penuh Gaza dan menghancurkan perlawanan Palestina. Ia juga menyoroti bahwa pemerintah Israel tampaknya tidak memahami tingkat isolasi internasional yang semakin besar akibat kebijakan militernya.
Arab Saudi dalam pernyataannya mengkritik keras langkah Israel, menyebutnya sebagai bentuk kekerasan dan kebijakan sistematis pembersihan etnis. Mereka menilai keputusan tersebut menunjukkan kegagalan Israel dalam memahami hak historis dan hukum rakyat Palestina atas tanah mereka.
Sementara itu, otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, empat warga meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi. Sejak Oktober 2023, korban tewas akibat kondisi ini telah mencapai 201 orang, termasuk hampir 100 anak-anak seperti dilansir Xinhua melalui Antara.
Secara keseluruhan, sejak Israel meningkatkan serangannya pada 18 Maret, sedikitnya 9.824 warga Palestina telah kehilangan nyawa dan lebih dari 40.000 lainnya luka-luka. Sejak konflik memuncak Oktober lalu, total korban jiwa tercatat mencapai lebih dari 61.000 orang, dengan 152.000 lebih terluka. (aro)
