INDOPOSCO.ID – Koalisi Ojol Nasional (KON) menilai, beberapa poin tuntutan dalam aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217 tidak mewakili aspirasi mayoritas pengemudi ojol dan justru terindikasi sarat kepentingan kelompok tertentu.
Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto menyatakan, bahwa pihaknya tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Semula aksi tersebut sempat diklaim bakal dihadiri puluhan ribu orang. Namun, fakta di lapangan hanya diikuti sejumlah orang.
“Kami tetap menganggap, bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol dan sarat dengan kepentingan pribadi,” kata Andi Kristiyanto di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Senada, Ketua Forum Komunitas Driver Online Indonesia Rahman Thohir mengatakan, tuntutan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan justru bisa berdampak negatif terhadap ekosistem transportasi online.
Menurutnya, potongan komisi 20 persen sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022, 15 persen merupakan potongan langsung dan 5 persen merupakan potongan tidak langsung yang ditujukan kesejahteraan mitra pengemudi.
“Dalam KP 1001 tahun 2022 memang diatur potongan 20 persen itu. 15 persen potongan langsung dan 5 persen potongan tidak langsung untuk kesejahteraan mitra,” ucap Rahman.
“Ada aplikator yang memang menerapkan ini berupa voucer swadaya. Nah kalau ini dihilangkan jadi 10 persen apakah ini ada lagi nanti?,” tambahnya.
Ia meminta, para pengemudi lebih fokus mengawasi implementasi dari potongan 5 persen tersebut, ketimbang menuntut pemangkasan komisi secara sepihak.
“Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan 5 persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra,” imbuhnya. Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menggelar demonstrasi di Jakarta, Senin (21/7/2025) kemarin. Mereka membawa tuntutan salah satunya adalah potongan 10 persen harga mati. (dan)
