INDOPOSCO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dilakukan Pos Indonesia melalui Kantorpos KC Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (18/7/2025).
Peninjauan penyaluran BSU kali ini didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris, dan Dirut BPJSTK Pramudya Iriawan Buntoro.
Wapres Gibran dalam sambutannya di hadapan penerima BSU mengatakan agar masyarakat penerima BSU dapat menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang produktif. Misalnya, membeli perlengkapan sekolah anak.
“Ini lokasi ketiga yang saya kunjungi, terkait program BSU, dan saya lihat selama ini, progresnya baik. Saya ingin titip pesan saja kepada Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, saya mohon bantuan yang sudah diterima ini digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin yang anak-anaknya masih sekolah gunakan untuk membeli peralatan sekolah, ataupun seragam. Kalau bisa juga digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari untuk ibu-ibunya membeli sembako, membeli kebutuhan di rumah. Ya kalau bisa, rokoknya dikurangi (penggunaan BSU),” ucap Wapres.
Wapres juga menekankan agar tidak memakai uang BSU untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan bahkan haram. Misalnya, judi online (judol).
“Setuju ya, ibu-ibu? BSU digunakan dengan baik, digunakan untuk kegiatan produktif, dan saya yakin di sini tidak ada satupun yang menggunakan BSU atau bantuan apapun untuk judol. Jangan sampai ya, Bapak-Ibu. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada! Jangan ada siapapun yang ada di sini menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Karena nanti ke depan ada mekanisme hukum yang berlaku. Saya tidak ingin ada bantuan yang dicabut. Jadi tolong Bapak-Ibu, saya yakin Bapak-Ibu semua yang ada di sini bisa menggunakan bantuan ini dengan baik,” tegas Wapres..
Penyaluran BSU menjadi salah satu program pemerintah yang kembali dilaksanakan pada tahun ini. Kali ini, pemerintah menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Sebanyak 8,5 juta penerima di antaranya disalurkan melalui PosIND. Per 18 Juli 2025, Kantor Pos KC Boyolali telah menyalurkan BSU kepada 12.538 pekerja dari total alokasi sebanyak 18.366, atau sebesar 68,7 persen.
“Kalau Jawa Tengah secara keseluruhan sudah terealisasi 2 juta BSU yang sudah tersampaikan. Kemudian dari 15,9 persen hari ini sudah 86 persen. Kemudian, Jawa Tengah itu 2 juta BSU, Boyolali sekitar 84 ribu BSU yang tersalurkan. Dan alhamdulillah, BSU ini benar-benar sampai di rekening rakyat langsung,” kata Wamenaker Immanuel, di lokasi yang sama.
Ia pun menegaskan BSU diterima utuh oleh pekerja tanpa potongan apapun.
“Karena ini tanggung jawab negara, enggak boleh lagi yang namanya bantuan sosial itu dipotong, apalagi ‘dikentit’ (diambil secara sepihak). Ya kan? Kalau dipotong, dikentit, saya bilang sekali lagi di pemerintahan Pak Prabowo-Gibran tidak punya toleransi terhadap perilaku kejahatan seperti itu. Itu kejahatan kemanusiaan yang enggak boleh kita toleransi sedikit pun,” kata Wamenaker.
Kehadiran BSU ini sebagai wujud kehadiran negara untuk menyejahterakan rakyat, khususnya pekerja dengan gaji di bawah UMR.
“Hari ini dengan hadirnya BSU ini, sebetulnya kami coba bagaimana bisa menggerakkan ekonomi rakyat walaupun itu hanya Rp300 ribu dan diakumulasi dapatnya dua bulan dulu. Dapat enggak dua bulan-dua bulannya? Wah, dapat semua,” kata Wamenaker di hadapan penerima BSU.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman mengatakan PosIND kembali melaksanakan amanah pemerintah untuk menyalurkan BSU 2025. Kehadiran Wapres Gibran dan Wamenaker Immanuel di Kantorpos KC Boyolali ini untuk memantau langsung kesiapan Kantorpos sebagai penyalur profesional.
“Kunjungan ini merupakan yang ketiga setelah Tangerang dan Jakarta. Kami bersyukur karena proses berjalan lancar tanpa antrean panjang ataupun kendala teknis. Ini menunjukkan kesiapan Kantorpos sebagai penyalur bantuan yang profesional,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran dan Wamenaker Immanuel menyaksikan langsung alur pencairan dana yang melibatkan pengecekan data penerima, validasi identitas, hingga proses pembayaran tunai. Salah satu keunggulan penyaluran BSU melalui PosIND adalah integrasi antara layanan digital dan fisik, yang memungkinkan proses lebih cepat dan akurat.
“Kami menggunakan dashboard internal yang memastikan seluruh bantuan tersalur tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan sistem validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan teknologi berupa QR Code melalui aplikasi Pospay, kami yakin proses ini lebih efisien dan akuntabel,” kata Endy.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengungkapkan strategi penyaluran mengandalkan kombinasi antara pemetaan data penerima, integrasi sistem informasi, dan layanan fleksibel di lapangan.
“BSU melalui PosIND ini bisa dicairkan di tempat penerima bekerja seperti pabrik atau industri. Juga bisa dicairkan di seluruh Kantorpos di Indonesia. Kami membuka layanan setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu, hingga pukul 21.00,” ujar Haris.
Pospay Permudah Pekerja Mengakses BSU
Walaupun banyak pekerja belum tersentuh layanan digital, PosIND tetap menyediakan integrasi teknologi melalui dashboard Pos Giro Cash (PGC) dan aplikasi Pospay sebagai media notifikasi dan pengecekan status bantuan.
Para calon penerima BSU diimbau rutin mengecek status lulus tidaknya sebagai penerima melalui situs resmi BSU Kemenaker atau aplikasi Pospay.
Pospay milik PT Pos Indonesia (Persero) menjadi salah satu terobosan penting dalam program BSU tahun ini. Melalui Pospay, penerima dapat memeriksa status bantuan, menerima notifikasi kelolosan, serta menampilkan QR Code untuk pencairan dana secara cepat dan aman di Kantorpos. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store, membuka akses bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.
“Selain itu melalui Pospay, masyarakat bisa menerima uang secara digital, melakukan berbagai transaksi pembayaran, pembelian, hingga tabungan. Kami mengedepankan kemudahan akses, terutama bagi mereka yang belum memiliki rekening bank,” kata Haris.
Sebagai tambahan, PosIND juga telah menyiapkan sistem notifikasi melalui SMS dan WhatsApp Plus untuk menginformasikan status bantuan kepada calon penerima. Langkah ini dinilai efektif menjangkau pekerja yang aktif di sektor informal atau wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses.
Pos Indonesia menargetkan seluruh proses penyaluran BSU rampung paling lambat akhir Juli 2025. Seluruh penerima yang telah terdaftar diimbau agar segera mencairkan bantuan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan sistem digital dan jaringan Kantorpos yang luas, serta pelayanan yang diperpanjang hingga malam dan hari Sabtu-Minggu, Pos Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat secara cepat, aman, dan akuntabel.
BSU Diterima Pekerja Tanpa Biaya Administrasi, Minimalisir Penipuan
Pemerintah dan PosIND kembali menegaskan bahwa BSU disalurkan tanpa pungutan biaya apapun. Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa percepatan pencairan dengan imbalan uang.
Masyarakat dapat memverifikasi status BSU mereka melalui situs resmi antara lain bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan Aplikasi Pospay
Para calon penerima BSU diimbau untuk secara rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemenaker dan aplikasi Pospay yang menyediakan akses informasi pencairan bantuan secara real-time. Setelah lolos verifikasi, pengguna akan menerima QR Code yang dapat digunakan untuk pencairan di Kantorpos.
Dengan proses yang cepat, persyaratan sederhana, serta dukungan sistem berbasis digital seperti aplikasi Pospay, PosIND menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kepercayaan dari pemerintah pun menjadi motivasi tambahan bagi PosIND untuk terus berinovasi, menjalankan amanah dari pemerintah dengan serius, dan menegaskan DNA PosIND sebagai BUMN logistik yang andal. (ibs)
