INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi meluncurkan program sekolah gratis sebagai wujud nyata dari visi dan misi Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Program ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, inovatif, berintegritas, dan bebas dari diskriminasi.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dr. Lukman, M.Pd saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi” yang digelar oleh INDOPOSCO di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), pada Selasa (8/7/2025).
“Program sekolah gratis ini merupakan implementasi dari janji politik dan komitmen moral Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Tugas kami di Dinas Pendidikan adalah memastikan program ini berjalan di seluruh wilayah Banten,” tegas Lukman dalam paparannya.
Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16–18 tahun di Provinsi Banten.
“Data tahun 2024 menunjukkan bahwa APS di Banten baru mencapai 71,91 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 74,64 persen,” ungkapnya.
Selain itu, rata-rata lama sekolah di Banten juga masih tergolong rendah. “Rata-rata lama sekolah kita baru mencapai 9 tahun 23 bulan, dan itu masih sangat jauh dari harapan. Kota Tangsel mencatatkan angka tertinggi yakni 13,1 tahun, sedangkan Kabupaten Lebak masih rendah,” terangnya.
Lebih memprihatinkan lagi, angka putus sekolah di jenjang SMA/SMK di Provinsi Banten masih cukup tinggi.
“Pada tahun ini, tercatat 13.684 anak di Banten yang tidak melanjutkan pendidikan setelah SMP. Ini menjadi alarm serius yang harus segera ditangani,” jelas Lukman.
Jumlah satuan pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) di Banten tercatat mencapai 1.486 sekolah, terdiri dari 617 SMA, 748 SMK, dan 121 SKh.
Namun, persebaran sekolah ini dinilai belum merata dan masih terpusat di wilayah perkotaan. “Ke depan, kami juga akan fokus pada pembangunan sekolah baru dan relokasi fasilitas pendidikan ke daerah-daerah yang masih kekurangan akses, agar anak-anak tidak perlu berjalan jauh hanya untuk bersekolah,” tutur Lukman.
Dengan diluncurkannya program sekolah gratis, Pemprov Banten berharap angka partisipasi meningkat, angka putus sekolah menurun, dan kualitas pendidikan semakin merata.
“Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat Banten yang maju dan sejahtera. Sekolah gratis adalah pintu masuknya,” pungkas Lukman.
FGD ini turut dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten Prof. Dr. Yudi Juniardi S.Pd., M.Pd, hingga jurnalis. Semua pihak berharap program ini bukan hanya jargon politik, melainkan gerakan nyata menuju Banten yang adil, merata, dan bebas korupsi. (her)
