INDOPOSCO.ID – Program bantuan sosial (Program Keluarga Harapan atau PKH) perlu dilakukan perlindungan, termasuk secara digital. Untuk itu, pemerintah berencana membentuk portal perlindungan sosial, agar tidak ada penyalahgunaan data bansos (bantuan sosial).
“Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos PKH,” ujar Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan, Sabtu (5/7/2025).
Ia mengatakan, bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program perlindungan bansos PKH. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan ke depannya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, pihaknya berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar.
Menurutnya, rencana pilot project program tersebut akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun ini. “Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH (Program Keluarga Harapan) ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi,” katanya.
Setiap lembaga memegang peran strategis, lanjutnya, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu.
Rini menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos ini. Dengan kolaborasi dan keterpaduan data, Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.
“Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan,” ujarnya. (nas)
