INDOPOSCO.ID – Pemerintah mengusulkan pelebaran defisit menjadi Rp662 triliun atau 2,78 persen produk domestik bruto (PDB), naik dari 2,53 persen PDB sebelumnya. Usulan ini untuk memastikan stabilitas ekonomi terjaga, pertumbuhan tetap tumbuh, dan daya beli rakyat tidak jatuh.
“Defisit APBN 2025 melebar menjadi 2,78 persen PDB karena belanja pemerintah lebih cepat tumbuh daripada penerimaan negara,” ungkap Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Sabtu (5/7/2025).
Menurutnya, defisit APBN 2025 yang melebar ini menandakan adanya kelemahan struktural fiskal yang tak kunjung dibenahi.
“Pelebaran defisit ini dipicu oleh prioritas politik, bukan rasionalitas fiskal,” ujar Achmad.
Program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis, dikatakan dia, membutuhkan Rp71 triliun. Dan itu menguras fiskal di tengah penerimaan pajak yang justru melambat, akibat penurunan harga komoditas global.
“Risiko defisit melebar sangat nyata yaitu utang makin besar, beban bunga makin berat, ruang fiskal makin sempit,” katanya.
“Jika diteruskan, APBN bukan lagi shock absorber, melainkan bom waktu fiskal yang menunggu meledak,” sambungnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, pembiayaan anggaran sudah 46 persen sementara program seperti Makan Bergizi Gratis baru terealisasi Rp5 triliun atau hanya 7,1 persen dari pagu.
Ia mengatakan, kondisi tersebut mengindikasikan pemerintah jago menambah utang, tapi gagal mengeksekusi belanja prioritas secara cepat dan tepat. Sehingga utang berjalan, manfaat ekonomi belum muncul.
“Efek ganda fiskal terhambat, sementara bunga utang terus menumpuk,” ucapnya.
“Jika serapan MBG tetap lamban, rakyat hanya menerima janji makan bergizi tanpa realisasi nyata, sementara beban fiskal sudah telanjur menumpuk di depan mata,” imbuhnya. (nas)
