INDOPOSCO.ID – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Jupiter menyesalkan minimnya integrasi data antara operator parkir swasta dengan sistem milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Menurutnya, hingga saat ini, hanya sekitar 2 persen sistem parkir di Kota Jakarta yang terhubung secara real time dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kalau sistem ini tidak real time, maka sangat rentan dimanipulasi,” kata Jupiter, Kamis (3/7/2025).
Legislator Fraksi NasDem itu menjelaskan sistem pelaporan manual yang digunakan oleh mayoritas operator parkir masih membuka celah besar untuk rekayasa data dan praktik dua pembukuan.
“Operator masih menggunakan sistem sendiri untuk mencatat jumlah kendaraan dan omzet. Lalu tinggal setor pajaknya 10 persen. Tapi kita tidak tahu datanya benar atau tidak,” ujarnya.
Jupiter menyoroti selisih mencolok antara potensi dan realisasi pendapatan dari sektor parkir.
Ia mencontohkan satu titik parkir besar seperti di kawasan Jakarta Pusat, dengan kapasitas 4.000 kendaraan, dapat menghasilkan omzet miliaran rupiah per bulan.
“Jika dihitung secara kasar, 1.000 titik parkir di Jakarta memiliki potensi menyumbang hingga Rp3 triliun per tahun,” jelasnya.
Lanjutnya, namun sayangnya, target penerimaan pajak parkir Pemprov Jakarta hanya dipatok sekitar Rp350 miliar per tahun.
“Kalau semua titik parkir terkoneksi real time ke Bapenda, kita bisa pastikan berapa pendapatan sesungguhnya dan berapa yang wajib disetorkan,” kata dia.
Ia menambahkan, pansus perparkiran menilai, digitalisasi dan integrasi sistem bukan lagi sekadar rekomendasi teknis, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membenahi tata kelola parkir di Jakarta secara menyeluruh.
“Kami akan dorong agar seluruh operator parkir wajib terhubung secara real time. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan manual,” pungkasnya. (fer)
