INDOPOSCO.ID – Tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) tengah fokus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penataan ruang laut. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran penyuluh kelautan dan perikanan sebagai garda terdepan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku utama dan usaha sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menjelaskan, penyelenggaraan penataan ruang laut merupakan bagian integral dari strategi KKP dalam mewujudkan ekonomi biru. Pada 19 Juni lalu KKP menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang melibatkan para penyuluh.
“Penyuluh perikanan tidak hanya menyampaikan informasi, namun membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang laut yang berkelanjutan,” ujar Kartika dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
Lebih lanjut Kartika menekankan, penyelenggaraan penataan ruang laut harus dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan partisipatif agar terdapat kejelasan dalam perencanaan, kepastian hukum serta sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Kartika berharap, melalui penyuluhan kelautan dan perikanan akan terjalin sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat pesisir dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Tata Ruang Laut yang partisipatif, transparan dan tidak merugikan pihak manapun.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan BPPSDMKP Yayan Hikmayani menjelaskan, penyuluh kelautan dan perikanan sebagai wakil KKP di lapangan dan garda terdepan pembangunan kelautan dan perikanan berperan penting dalam memberikan dukungan kegiatan penyuluhan serta pendampingan pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan.
Menurut Yayan, penyuluh perikanan dalam pendampingan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam di lapangan diharapkan dapat mencerahkan (enlighting) dan memperkaya (enrichment) informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran dan akses sumber daya lainnya, serta memberdayakan (empowerment) para pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Sebagai informasi, jumlah penyuluh kelautan dan perikanan hingga April 2025 mencapai 4.035 orang. Salah satu bentuk transformasi penyuluhan kelautan dan perikanan adalah spesialisasi keahlian mendukung program KKP.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (ney)
