INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dari Fraksi Gerindra, Yudha Permana, mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) membuka secara transparan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kode 1.3 dalam forum resmi bersama pihak kontraktor dalam Rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (10/6/2025)..
Desakan ini muncul setelah muncul dugaan bahwa kualitas proyek rehabilitasi total empat sekolah negeri di Jakarta Barat jauh dari standar, meski anggaran yang digelontorkan mencapai Rp95 milia dari APBD 2023.
“Saya minta RAB dengan kode 1.3 dibuka agar lebih transparan dan kami ingin tahu anggaran itu dibelikan apa saja, demikian ketua komisi,” katanya Kamis (11/6/2025).
Proyek dengan Nomor Kontrak 1513/Pan/01.02 tersebut mencakup Rp51 miliar untuk SDN 05 dan SMPN 292 Rp44 miliar untuk SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara
“Proyek fisik ini dilaksanakan oleh KSO Arkindo Elsadai Amytas,” ujarnya.
Yudha menyebut, keluhan warga dan pihak sekolah menunjukkan bahwa proyek ini sarat persoalan.
“Ini sekolah baru, tapi seperti bangunan usia 20 tahun. Bocor, banjir, kamar mandi rusak, lift tergenang, bahkan panel listrik sudah rusak. Ini berbahaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yudha menyoroti bahwa gedung SMP dibangun empat hingga lima lantai dengan fasilitas lift untuk menampung lonjakan siswa.
Namun, belum genap satu semester digunakan, bangunan sudah menunjukkan kerusakan serius mulai dari toilet yang tak berfungsi hingga septic tank penuh dalam dua pekan.
“Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut keselamatan anak-anak. Genangan air di dekat panel listrik dan lift sangat membahayakan,” tandasnya.
Yudha menekankan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pendidikan agar tidak menjadi ajang pemborosan APBD.
“Apalagi jika mengancam keselamatan peserta didik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Manager ARKINDO, Agusturiana, mengklaim akan menyelesaikan seluruh persoalan proyek pembangunan sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sebelum tahun ajaran baru dimulai Juli mendatang.
Evaluasi menyeluruh telah berjalan untuk mengidentifikasi akar masalah yang sebelumnya disorot oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta.
“Setiap temuan cacat (defect) langsung ditindaklanjuti di lapangan tanpa menunda,” ucapnya. (fer)
