INDOPOSCO.ID – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukanlah sekadar pergantian nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Melainkan sebuah titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Dikatakan dia, dalam paradigma baru ini, pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif. Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.
Atip mengatakan, bahwa forum bersama ini merupakan bentuk komitmen kolektif dari Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.
“Kita menegaskan dan meneguhkan, bahwa untuk menjamin filosofi dasar dari SPMB yang berkeadilan dan transparan, maka prosesnya pun harus dijalankan dengan benar,” katanya.
“Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yanga sama, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul menyebut berbagai temuan dari pelaksanaan penerimaan murid baru sebelumnya. Dan menjadi catatan penting dalam sistem baru ini.
Di antaranya adalah indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi; pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah; kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan; serta keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.
Faisal menegaskan, bahwa pihaknya siap mendukung setiap langkah pencegahan dan penegakan disiplin di lapangan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan SPMB.
“Kami ingin ini menjadi tonggak pengawasan kolaboratif nasional, agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil,” kata Faisal. (nas)
