INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja dengan menyusun sistem. Karena lapangan kerja tidak tercipta hanya karena ada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ada desain kebijakan yang menyasar pemerataan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Analis Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Senin (9/6/2025). Ia menegaskan, pemerintah harus berpindah dari logika “growth first, employment later” menuju logika “employment-driven growth.”
“Jika benar ingin menciptakan 19 juta pekerjaan, maka harus fokus ke lapangan konkret,” katanya.
Menurutnya, negara harus kembali kepada agenda pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Yakni, pertumbuhan yang berbasis wilayah pinggiran, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), dan program padat karya.
“Pemerintah harus mengedepankan pendekatan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti,” katanya.
Dia menambahkan, dibutuhkan langkah konkret untuk menciptakan sistem yang memperkuat pekerja lokal dan melindungi mereka dari ancaman disrupsi. Ini mencakup pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha, penguatan koperasi tenaga kerja, dan perlindungan pasar domestik dari serbuan impor murah.
“Kegagalan janji pemerintah mencerminkan rendahnya partisipasi publik dalam proses kebijakan. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan dia, rakyat harus menjadi pelaku, mitra, dan pengawal utama pelaksanaan kebijakan. Sudah saatnya setiap daerah memiliki peta jalan penciptaan kerja yang melibatkan pemda (Pemerintah Daerah), dunia usaha, akademisi, organisasi buruh, dan kelompok pemuda.
“Pemerintah pusat harus mendukung dengan regulasi yang mendorong kolaborasi, bukan sekadar komando vertikal,” ucapnya.
“Kita butuh kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit, yang mau mendengarkan rakyat, dan yang siap mempertanggungjawabkan komitmennya. Karena dalam republik yang demokratis, janji adalah utang politik,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada saat kampanye 2024 lalu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan 19 juta pekerjaan baru. Namun hingga satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran janji kampanye tersebut belum terwujud. (nas)
