INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi E (DPRD) Provinsi Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz, menanggapi klaim Dinas Pendidikan yang menyatakan telah menjalankan pengawasan optimal terhadap proyek rehabilitasi sekolah.
Padahal, di lapangan ditemukan sejumlah kejanggalan seperti atap yang bocor dan lift yang tidak berfungsi.
“Saya kira ada baiknya pengawasan proyek sekolah melibatkan tokoh masyarakat sekitar, komite sekolah, dewan kota, dan juga anggota DPRD setempat. Dengan begitu kualitas proyek bisa diawasi lebih baik,” katanya dikonfirmasi INDOPOSCO.ID pada Kamis (5/6/2025).
Menurutnya, proyek rehabilitasi ini diketahui menelan anggaran sebesar Rp95 miliar.
Menanggapi kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaannya, Abdul Aziz tidak menutup kemungkinan.
“Bisa saja itu terjadi. Karena itu, proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh. Hasil audit itulah yang menjadi pegangan apakah ada penyimpangan atau tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti aspek keselamatan siswa di sekolah, terutama menyangkut fasilitas seperti lift yang terlalu sempit dan toilet yang dinilai membahayakan kesehatan.
Menurutnya, seluruh gedung sekolah seharusnya menjalani audit Health, Safety, and Environment (HSE) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Audit HSE perlu dilakukan agar kita bisa menilai sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan di sekolah. Audit ini penting untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan semua fasilitas sesuai standar,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar evaluasi proyek tidak hanya dilakukan oleh internal dinas, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang independen.
“Harus ada pihak ketiga yang mengaudit dan menilai hasil kerja vendor itu,” pungkasnya. (fer)
