INDOPOSCO.ID – Ada sejumlah persoalan serius yang ditemukan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Prof. Dailami Firdaus dalam keterangan, Sabtu (31/5/2025).
Ia mengatakan, persoalan serius tersebut dialami oleh jemaah haji asal Indonesia.
Yakni terkait peran dan kinerja syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi yang menjadi mitra penyelenggaraan haji.
“Ini harus ditindaklanjuti segera. Karena persoalan itu dirasakan langsung oleh jemaah,” tegasnya.
“Ini menyangkut prinsip pelayanan yang adil, layak, dan manusiawi,” sambung Dailami.
Ia menyebut, permasalahan pada penyelenggaraan ibadah haji itu di antaranya: terpisahnya akomodasi antara pasangan dan pendamping lansia.
Dikatakan dia, beberapa jemaah yang merupakan pasangan suami-istri atau lansia dengan pendampingnya dilaporkan ditempatkan di hotel berbeda, akibat pembagian layanan berdasarkan syarikah yang berbeda.
“Ini menyebabkan ketidaknyamanan dan menambah beban psikologis, terutama bagi jemaah yang lanjut usia dan membutuhkan pendampingan khusus,” terangnya.
Kemudian masalah keterlambatan distribusi kartu Nusuk. Menurutnya, Kartu Nusuk yang menjadi syarat utama untuk masuk wilayah Madinah dan Mekkah diberikan secara tidak merata dan terlambat, karena perbedaan manajemen antar syarikah.
“Akibatnya banyak jemaah yang akhirnya tertahan atau ditolak masuk ke kota suci, meskipun telah tiba sesuai jadwal, karena belum memiliki kartu itu,” ungkapnya.
Lalu juga masalah absennya muthowif di beberapa kelompok jemaah. Sejumlah syarikah tidak menyediakan muthowif atau pemandu ibadah, baik dalam prosesi umrah maupun haji.
“Ini menyebabkan kebingungan dan keresahan, terutama bagi jemaah yang belum memahami secara utuh tahapan dan tata cara ibadah, serta kondisi medan di Tanah Suci,” ujarnya. (nas)
