INDOPOSCO.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Prabowo – Gibran. Dukungan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) ketua DPD RI Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 yang ditujukan kepada semua Senator dan juga ditembuskan kepada semua kepala daerah.
“Seluruh Anggota DPD RI diharapkan dapat mengambil langkah konkret dengan pendekatan yang terstruktur, lintas sektor, dan kolaboratif bersama pemerintah daerah dan unsur masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin dalam keterangan, Kamis (22/5/2025).
Dalam SE tersebut, dikatakan Sultan, DPD RI mendukung penguatan ekonomi daerah melalui gerakan ketahanan pangan lokal. Program prioritas ini menjawab respon atas instabilitas geopolitik dunia dan ekonomi global yang berdampak ke Indonesia.
“Pelaksanaan program MBG berkorelasi kuat dengan program Ketahanan Pangan dengan menciptakan ekosistem pangan yang sehat, berdaulat, dan produktif,” terangnya.
Menurutnya, kebijakan program ketahanan pangan di daerah mengacu pada kerangka hukum yang komprehensif. “Sikap DPD RI secara kelembagaan sangat jelas terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG,” katanya.
“Sehingga kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya Pemerintah dalam mensukseskan program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada,” sambungnya.
Menurutnya, program prioritas pemerintah terutama ketahanan pangan dan MBG merupakan kebijakan nasional yang urgent dan visioner. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian nasional terhadap pangan dan peningkatan SDM sangat menentukan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.
“Melalui surat edaran ini Kami mendorong agar semua anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung program ketahanan pangan dan MBG,” tegasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai program ketahanan pangan nasional di daerah. Misalnya Senator Angelo wake kako dari NTT yang sudah memulai program penanaman jagung. Juga Senator Bahar Buasan yang konsen mengembangkan produk hortikultura unggulan dan agrowisata di Bangka Belitung.
“Alhamdulillah, hampir semua Senator mendukung dan terlibat aktif dalam program ketahanan pangan Presiden, terutama setelah dilantiknya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI yang baru Irjend Pol Muhammad Iqbal,” ungkapnya.
“Kami optimistis, dengan reputasi dan pengalaman pak Sekjen akan memperkuat visi kolaborasi lembaga DPD dengan semua stakeholder di pusat untuk memastikan program prioritas pemerintah terealisasi secara efektif di daerah,” imbuhnya.
Karena salah satu persoalan yang muncul saat ini, ungkap Sultan, penyediaan lahan pertanian oleh pemda dan tentunya partisipasi masyarakat. Untuk itu peran koordinasi dan mediasi DPD sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan realisasi program prioritas pemda.
“Dalam masa reses ini Kami akan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan para kepala daerah dan stakeholder terkait guna bergotong royong mensukseskan agenda ketahanan pangan dan program MBG di daerah,” terangnya.
“Kami yakin dengan integritas, reputasi dan jaringan yang beliau (M Iqbal) miliki mampu memfasilitasi koordinasi kawan-kawan anggota DPD RI di semua provinsi dengan kepala daerah dan stakeholder lainya. (nas)
