INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menampik kabar soal MUI dan Muhammadiyah mendukung usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, organisasi keagamaan tidak berpolitik praktis.
“Masalah adanya, desakan untuk memakzulkan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Mengenai usulan pencopotan Gibran dari jabatannya merupakan kewenangan partai politik dan para anggota DPR. Maka jika dikaitkan dengan organisasi keagamaan maka tidak tepat.
“Itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya,” ujar Anwar Abbas.
Menurutnya, tugas organisasi keagamaan dan lembaga yang mewadahi para ulama hanya mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar setiap kebijakannya dapat dirasakan masyarakat.
“Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah terutama Presiden dan wakil presiden bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini,” ucap Anwar Abbas.
Paling penting pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ajaran agama, seperti yang telah diamanatkan Pancasila dan konstitusi.
“Sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tentram damai, sejahtera dan bahagia. Serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan,” imbuh Ketua PP Muhammadiyah itu.
Isu itu muncul disampaikan Letjen TNI (Purn) Suharto dalam sebuah diskusi di salah satu acara televisi. Dia mengklaim bahwa MUI dan Muhammadiyah turut memberi dukungan gerakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut Gibran dilengserkan. (dan)
