INDOPOSCO.ID – Efektivitas kebijakan penggunaan transportasi umum oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai disoroti.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Neneng Hasanah menyoroti efektivitas Instruksi Gubernur No. 6 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
“Kami mendorong peningkatan frekuensi menjadi dua hingga tiga kali seminggu guna menekan kemacetan dan polusi udara,” katanya kepada wartawan Kamis (1/5//2025).
Kebijakan ini kata dia, dinilai sudah akomodatif dengan pengecualian bagi ASN dalam kondisi khusus, namun perlu penerapan seragam dan pengawasan ketat di seluruh OPD.
“Sanksi tegas diberlakukan bagi pelanggar, agar kebijakan tidak hanya bersifat imbauan, melainkan dilaksanakan secara disiplin dan konsisten,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Gubernur Jakarta, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN telah diterapkan sejak ditandatangani oleh Pramono.
Pada 23 April 2025, Gubernur DKI Jakarta menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) yang mengatur kewajiban penggunaan angkutan umum massal bagi pegawai Pemprov Jakarta. (fer)
