INDOPOSCO.ID – Dalam momentum Hari Bumi, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta mengkritik minimnya keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam menangani krisis lingkungan yang terus berulang tiap tahun.
Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan Gubernur Pramono menjadi harapan baru dan memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Jakarta.
“Lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan dan hak asasi manusia,” katanya kepada INDOPOSCO.ID pada Rabu (23/4/2025)
“Mengabaikannya berarti Gubernur Pramono turut mengingkari pemenuhan hak-hak dasar warga Jakarta,” imbuhnya.
Ia menuturkan, prinsip keadilan ekologis di Jakarta belum terwujud. Hal itu, kata dia di Kepulauan Seribu, 74 pulau dikuasai swasta
“Banyak yang dialihfungsikan untuk proyek komersial seperti mangrove di PIK,” tuturnya.
Muhammad Aminullah yang kerap disapa Anca menjelaskan, reklamasi, pengerukan laut dangkal, dan penguasaan pulau masih diabaikan.
“Lemahnya pengawasan ini menambah persoalan yang kian tak berujung,” jelasnya.
Ia pun menambahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (RPJMD) pun belum menjadikan krisis lingkungan sebagai dasar pembangunan.
Pendekatan yang diambil masih bersifat teknokratis dan tambal sulam, bukan solusi struktural atas kerusakan lingkungan yang sistemik.
“Tuntutan kami jelas pulihkan Jakarta melalui keadilan ekologis. Penuhi hak-hak dasar masyarakat dan jamin masa depan mereka yang hingga kini masih diabaikan pemerintah,” pungkasnya. (fer)
