INDOPOSCO.ID – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebut, kemacetan parah yang terjadi di akses Pelabuhan Tanjung Priok baru-baru ini merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah.
“Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi (aktivitas) operasional logistik, bahkan sampai 16 hari,” kritik Djoko dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Menurutnya, pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari. Kondisi itu menyebabkan bongkar muat di pelabuhan menumpuk, bahkan tersendat.
“Kondisi itu dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat kelancaran distribusi logistik menjadi salah satu indikator perputaran ekonomi,” ujar Djoko.
Sejak Kamis (17/4/2025) malam hingga Jumat (18/4/2025) pagi, antrean kendaraan mengular 8 kilometer dari Sungai Bambu hingga gerbang Pelabuhan Tanjung Priok. Kejadian itu diperkirakan adalah kemacetan lalu lintas terparah.
Di sisi lain, kemacetan yang terjadi harus jadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih mengedepankan angkutan barang berbasis rel dibanding jalan raya.
Sebenarnya, di zaman Belanda, jalur rel sudah terhubung dengan dermaga. Tujuannya, agar alur angkutan barang bisa lebih lancar. Namun, kini hampir semua jalur itu diputus. Tersisa hanya di Pelabuhan Tanjung Intan (Cilacap).
“Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan lagi akibat kesalahan kebijakan dan pada akhirnya juga negara merugi, karena pertumbuhan ekonominya tidak tercapai,” imbuh pengamat transportasi itu. (dan)
