INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, mengusulkan agar jemaah yang berangkat haji 2025 disesuaikan berdasarkan kloter kota/kabupaten yang sama.
Hal itu diutarakannya katena mendapat keluhan adanya pemisahan kloter. “Nanti kan badan penyelenggara haji, itu pendaftaran atau penataan yang mau berangkat, itu ternyata tidak sesuai dengan kloter yang ada di Kabupaten Kota. Nah ini banyak pembimbing yang menyampaikan aspirasi untuk kemudian mereka disatukan tetap sesuai dengan daftar atau kelompok terbang yang dari Kabupaten Kota, bukan yang disusun berdasarkan masuk di Kementerian Agama,” ungkap Fikri sebagaimana dilansir dari laman fraksi PKS, Jumat (18/4/2025).
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini pun berharap keluhan ini bisa didengar oleh Kementeriam Agama dan Badan Penyelenggara Haji.
“Mudah-mudahan, kata Fikri, nanti bisa mereka dikumpulkan dan nanti bisa bersama-sama. Sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang pembimbing, ya pembimbing kelompoknya, bukan terpisah-pisah. Terpisah bagaimana supaya dicantumkan. Itu rata-rata itu,” pungkas Fikri.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RAKER dan RDP) bersama mitra kerja terkait penyelenggaraan ibadah haji. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kepala Pusat Kesehatan Haji, serta Direktur Utama maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air.
Dalam rapat tersebut, Marwan Dasopang menyampaikan sejumlah poin kesimpulan yang telah disepakati bersama seluruh peserta rapat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam memastikan layanan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan maksimal dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.
“Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk segera menindaklanjuti berbagai evaluasi dan rekomendasi demi peningkatan kualitas layanan haji, mulai dari aspek transportasi, akomodasi, hingga layanan kesehatan,” ujar Marwan.
Selain itu, Komisi VIII menekankan pentingnya keterlibatan aktif maskapai penerbangan nasional dalam menjamin ketepatan jadwal penerbangan, peningkatan kualitas layanan dalam pesawat, serta komitmen terhadap perlindungan hak-hak jamaah.
Dalam aspek kesehatan, disoroti pula kesiapan tenaga medis serta fasilitas layanan kesehatan haji, termasuk pelatihan dan kesiapan logistik medis yang harus dituntaskan sebelum keberangkatan jamaah.
Komisi VIII DPR RI juga mengingatkan seluruh mitra kerja untuk terus berkoordinasi secara intensif dan terbuka agar seluruh potensi kendala teknis dan non-teknis dapat diminimalisasi.
Rapat ini menjadi wujud pengawasan aktif DPR dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga memberikan kepastian pelayanan yang bermutu tinggi bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia. (dil)
