INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar program Mudik Gratis bagi warga yang ingin pulang kampung saat Lebaran 2025.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali menggelar Mudik Gratis 2025 untuk masyarakat Jakarta yang ingin pulang kampung saat Lebaran.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, program ini menyediakan 521 bus dengan kapasitas 22.403 kursi dan 20 truk untuk mengangkut 600 sepeda motor.
Pendaftaran dibuka mulai 7 Maret 2025 secara daring dengan syarat KTP DKI Jakarta (diutamakan), Kartu Keluarga (KK), dan STNK bagi yang membawa motor. Setiap KK maksimal mendaftarkan 4 orang.
Truk pengangkut motor akan diberangkatkan dari Terminal Pulogadung pada 26 Maret 2025, sementara peserta mudik berangkat dari Monas pada 27 Maret 2025 menuju 20 kota/kabupaten di enam provinsi, seperti Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, hingga Surabaya.
“Kebijakan ini diharapkan memperlancar arus mudik serta menekan risiko kecelakaan di jalan raya,” katanya dalam keterangan Kamis (6/3/2025).
Syafrin menegaskan, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar sekaligus menekan risiko kecelakaan selama arus mudik.
“Peserta yang telah mendaftar akan menerima kode booking dan wajib melakukan verifikasi administrasi di lokasi yang telah ditetapkan untuk memperoleh tiket elektronik,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti pentingnya keselamatan jelang mudik Lebaran 2025.
“Jalan berlubang segera diperbaiki, karena ribuan pengguna jalan telah menjadi korban akibat minimnya perawatan imbas pemangkasan anggaran,” kata dia.
Djoko juga menyoroti aktivitas rampcheck sebagai langkah krusial memastikan kelayakan operasional sarana transportasi umum, seperti bus, kapal, dan pesawat terbang.
“Data Ditjenhubdat menunjukkan, dari 11.124 bus yang diperiksa pada periode 13-27 Februari 2025, sebanyak 7.257 unit (65%) diizinkan beroperasi, sementara 928 unit (8%) dilarang beroperasi karena melanggar teknis utama,” jelasnya.
Namun, Djoko mengungkapkan bus wisata yang kerap digunakan dalam program Mudik Gratis belum dilakukan rampcheck karena keterbatasan anggaran.
“Pemeriksaan bus wisata dilakukan di pool perusahaan otobus (PO) atau lokasi wisata sebelum keberangkatan,” tukasnya.
Djoko juga menyoroti ketiadaan anggaran untuk fasilitas keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas, guardrail, marka jalan, hingga penerangan jalan umum (PJU).
“Penyelenggara mudik harus bertanggung jawab memastikan bus yang digunakan adalah bus resmi, memiliki izin, dan telah lolos rampcheck dengan bukti stiker di kaca depan. Tanpa kesiapan matang, mudik Lebaran 2025 berpotensi rawan kecelakaan transportasi,” pungkasnya. (fer)
