• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Megapolitan

Pansus Aset Dibentuk, DPRD DKI Jakarta Tagih Kewajiban Pengembang di Reklamasi

Redaksi Editor Redaksi
Kamis, 27 Februari 2025 - 20:40
in Megapolitan
Gd-DPRD

Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Foto: Feris Pakpahan/INDOPOSCO

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi A (DPRD) DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset penting untuk mengatasi penyalahgunaan pengelolaan aset daerah.

Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan daerah dan menyelamatkan aset yang belum dikelola dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta.

BacaJuga:

Update Banjir di Jakarta Hari Ini, BPBD: Genangan di 1 RT di Jakbar

Peringatan Dini BMKG, Hujan Disertai Petir Berpotensi Mengguyur Wilayah Jakarta

Gubernur Pramono: Gedung Berlantai Empat Lebih di Jakarta Wajib Terhubung dengan CCTV DKI

“Pembentukan Pansus diperlukan untuk mencegah penyelewengan, meningkatkan retribusi, dan menyelamatkan aset daerah,” kata Inggard kepada wartawan Kamis (27/2/2025).

Ia menjelaskan, salah satu masalah yang disoroti adalah aset properti dari pengembang yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, meski pembangunannya selesai puluhan tahun lalu.

“Nilai aset tersebut mencapai puluhan triliun rupiah,” ujarnya

Politikus Gerindra itu mengatakan Pansus Aset akan dipimpin Inspektorat dan melibatkan aparat hukum di tingkat walikota untuk menagih kewajiban pengembang.

“Penegakan aturan ini diharapkan meningkatkan pendapatan daerah hingga mendekati target Rp100 triliun, mendukung Jakarta sebagai kota global melalui optimalisasi aset daerah,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan pembahasan aset pengembang juga mencakup wilayah reklamasi.

Ia berencana turun langsung memastikan luas dan lokasi lahan yang wajib diserahkan kepada Pemda.

“Kami telah berkoordinasi terkait Fasos-Fasum di Pulau Reklamasi, termasuk hak Pemda,” kata dia.

“Saya akan menanyakan langsung ke BPAD mengenai luas lahan dan progres penyerahannya,” imbuhnya.

Ia berharap Pansus Aset menjadi langkah konkret dalam penertiban aset, guna meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan di Jakarta.

“Semua Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan Jakarta,” pungkasnya. (fer)

Tags: DPRD DKI JakartaPansus AsetPengembangreklamasi

Berita Terkait.

Banjir
Megapolitan

Update Banjir di Jakarta Hari Ini, BPBD: Genangan di 1 RT di Jakbar

Minggu, 5 April 2026 - 11:02
Hujan
Megapolitan

Peringatan Dini BMKG, Hujan Disertai Petir Berpotensi Mengguyur Wilayah Jakarta

Minggu, 5 April 2026 - 08:29
cctv
Megapolitan

Gubernur Pramono: Gedung Berlantai Empat Lebih di Jakarta Wajib Terhubung dengan CCTV DKI

Minggu, 5 April 2026 - 06:06
pramono
Megapolitan

Pramono Pantau Penanganan Medis 72 Siswa Korban Keracunan MBG di Jaktim

Sabtu, 4 April 2026 - 19:17
2
Megapolitan

Peradaban Baru Dunia, Peradaban Baru Betawi

Sabtu, 4 April 2026 - 15:16
Banjir
Megapolitan

Update Banjir di Jakarta, BPBD: 12 RT dan 4 Ruas Jalan Tergenang Air Hingga 50 Meter

Sabtu, 4 April 2026 - 11:02

BERITA POPULER

  • darwati

    Warga Aceh Dikeroyok di Polda Metro Jaya, DPD RI: Ini Tamparan Keras bagi Penegakan Hukum

    1092 shares
    Share 437 Tweet 273
  • Kemnaker: Ratusan Aduan Pelanggaran THR, 173 Kasus Sudah Selesai dan 1.400-an Berproses

    913 shares
    Share 365 Tweet 228
  • DPR Minta OJK yang Baru Segera Tangani Kasus Dana Syariah Rp2,47 Triliun

    796 shares
    Share 318 Tweet 199
  • 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, BKSAP DPR Dorong Pengadilan Internasional

    700 shares
    Share 280 Tweet 175
  • Arus Balik Lebaran 2026 di Tol Cipali Capai 3.500 Kendaraan per Jam, Jelang Sore Lancar

    680 shares
    Share 272 Tweet 170
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.