INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menanggapi tawaran menarik dari Duta Besar Kazakhstan untuk RI, Serzhan Abdykatimov, yang menawarkan sebagian kuota haji Kazakhstan untuk diberikan kepada Indonesia. Tawaran ini disampaikan dalam pertemuan Courtesy Call yang bertujuan mempererat hubungan bilateral kedua negara.
Menanggapi tawaran tersebut, Politisi Fraksi PKS ini menyatakan bahwa kerja sama ini bisa menjadi peluang yang baik, tetapi tetap memerlukan kajian mendalam.
“Tentu sangat menarik ya kalau kita bisa melakukan kerja sama, tetapi karena domainnya nanti ada di teman-teman Komisi 8, kemudian Badan Urusan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kita, tentu tidak semudah itu kita ambil,” ujar Mardani kepada wartawan usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Mardani menekankan pentingnya mempertimbangkan beban kewajiban negara sebelum menerima tawaran tersebut. “Quote and unquote, kita juga perlu memperkirakan kemampuan setiap (keputusan) kita ambil, beban kewajiban negara besar. Menurut saya, jajaki dulu, jangan tolak, jajaki dulu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani menyoroti perlunya pembicaraan dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, mengingat regulasi kuota haji berada di bawah kewenangan mereka.
“Perlu pertimbangan dan pembicaraan dengan teman-teman dari pihak Kerajaan Arab Saudi, karena bagaimanapun yang atur mereka,” jelasnya.
Namun, ia optimistis bahwa jika komunikasi berjalan baik dengan Saudi dan Kazakhstan, peluang kerja sama ini bisa terwujud.
“Kalau dua-duanya dengan Saudi kita punya hubungan baik, dengan Kazakhstan punya hubungan baik, bukan hal yang mustahil kita bisa mewujudkan itu. Kita wajib berkomunikasi dengan pemerintah Saudi karena nggak bisa kita tiba-tiba mengambil keputusan tanpa berkomunikasi sama mereka,” tegasnya.
Mardani juga menyoroti besarnya kuota haji Indonesia yang saat ini mencapai 200 ribu jamaah. Ia mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam mengelola haji selama ini dan melihat tambahan kuota sebagai hal positif.
“Angka 200 ribu itu angka yang besar. Dan pemerintah sudah luar biasa bekerja keras, selama ini berjalan dan perbaikan ada. Ditambah lebih bagus. Angka 250 ribu menurut saya itu angka yang bagus,” pungkasnya. (dil)
