INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih mengatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) harus diposisikan sebagai investasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.
“Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” kata Fitria dalam diskusi daring yang diikuti di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (18/2/2025).
Alih-alih sebagai pemenuhan janji politik semata, menurut Fitria, MBG semestinya diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Terlebih, MBG merupakan program yang membutuhkan dana besar.
Menurut dia, apabila MBG ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia maka diperlukan kerangka kerja yang jelas mengenai indikator capaian dari program tersebut.
“Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menghabiskan (anggaran), kemudian tidak jelas output-nya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya,” kata dia.
Dia pun menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran, yang salah satunya disebut untuk mendanai program MBG, sejatinya merupakan momentum baik guna memastikan efektivitas penggunaan uang rakyat.
“Saya kira kita mendukung, ya, dengan adanya efisiensi, tetapi harus jelas bagaimana transparansi dan akuntabilitas,” kata Fitria.
Presiden Prabowo sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia Medelina K. Hendytio mengingatkan agar MBG tidak menjadi program yang tersentralisasi.
Menurut Medelina, sebagai negara dengan kondisi geografis yang besar, program-program pemerintah Indonesia sebaiknya dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan partisipasi publik.
“Penanganan MBG dengan secara terpusat ini mungkin perlu dipikirkan ulang, bagaimana bisa memanfaatkan institusi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini ada, baik di pusat maupun di daerah, seperti Puskesmas kemudian sampai tingkat kelurahan, sehingga kesan sentralistis itu bisa dihindari dan meningkatkan partisipasi publik,” katanya. (dam)
